MEDAN - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyesalkan adanya kasus jemaah haji Indonesia yang tertangkap oleh imigrasi Kerajaan Arab saudi karena menggunakan passpor palsu dan lewat Filipina.
Sekretaris DPP IMM Bidang Taligh dan Kajian Keislaman, Fitrah Bukhari, mengatakan, terungkapnya 177 WNI yang akan berangkat haji melalui Filipia merupakan puncak gunung es dari lemahnya pengelolaan Haji di Indonesia.
"Praktik seperti ini saya yakin bukan yang pertama kali, hanya saja baru terungkap. Ini tanda bahwa Kementrian Agama lemah dalam melakukan pengawasan," terangnya, dalam keterangannya yang ditulis Selasa, (23/8/2016).
Menurutnya, Kementrian Agama selaku Operator, Regulator dan Supervisor pengelolaa haji terlihat tidak fokus dalam melayani jemaah haji karena fungsi yang sedemikian banyak.
"Harusnya pemerintah memberikan sosialisasi masif kepada umat Islam tentang pentingnya pergi haji dari jalur yang resmi. Jangan sampai ingin ibadah, tapi melakukan dengan cara-cara yang salah," tutur Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Jogjakarta ini.
Selain itu ia menilai, terjadi hal tersebut karena lamanya daftar tunggu jemaah haji. Seharusya Pemerintah Indonesia melakukan lobby dengan Kerjaan Arab Saudi.
"Hal ini penting dilakukan, mengingat jemaah haji Indonesia merupakan jemaah haji terbanyak di dunia, harusnya pemerintah mampu menekan kerajaan arab saudi untuk memberikan kebijakan afirmatif bagi jemaah haji asal Indonesia," Ujar Fitrah.
"Praktik seperti ini saya yakin bukan yang pertama kali, hanya saja baru terungkap. Ini tanda bahwa Kementrian Agama lemah dalam melakukan pengawasan," terangnya, dalam keterangannya yang ditulis Selasa, (23/8/2016).
Menurutnya, Kementrian Agama selaku Operator, Regulator dan Supervisor pengelolaa haji terlihat tidak fokus dalam melayani jemaah haji karena fungsi yang sedemikian banyak.
"Harusnya pemerintah memberikan sosialisasi masif kepada umat Islam tentang pentingnya pergi haji dari jalur yang resmi. Jangan sampai ingin ibadah, tapi melakukan dengan cara-cara yang salah," tutur Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Jogjakarta ini.
Selain itu ia menilai, terjadi hal tersebut karena lamanya daftar tunggu jemaah haji. Seharusya Pemerintah Indonesia melakukan lobby dengan Kerjaan Arab Saudi.
"Hal ini penting dilakukan, mengingat jemaah haji Indonesia merupakan jemaah haji terbanyak di dunia, harusnya pemerintah mampu menekan kerajaan arab saudi untuk memberikan kebijakan afirmatif bagi jemaah haji asal Indonesia," Ujar Fitrah.