Komisi I DPR: Panglima Harus Pecat TNI Anarkis di Medan

Komisi I DPR:  Panglima Harus Pecat TNI Anarkis di Medan
Kekerasan TNI AU di Medan. (istimewa)
Kamis, 18 Agustus 2016 16:05 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kejadian anarkis yang dilakukan Anggota TNI AU di Medan diminta segera dipecat dari kesatuannya. Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais meminta para penegak hukum peradilan militer menindak tegas sejumlah anggota TNI yang bertindak anarkis terhadap wartawan di Medan beberapa waktu lalu itu.

"Bila perlu pelaku anarkis tersebut tunda kenaikan pangkat atau langsung dipecat. Minimal hukumannya harus setimpal dengan apa yang dilakukan di pengadilan biasa. Karena ini bukan perintah lembaga," jelasnya, Kamis (18/08/2016) di Jakarta.

Kalau dilihat dari bukti-bukti video dan foto-foto serta saksi di lapangan kata dia, ada oknum yang keluar kendali dilapangan itu yang harus diberikan sanksi setimpal," tambahnya.

Sebelumnya dua wartawan di Medan menjadi korban penganiayaan TNI AU dalam bentrok di kawasan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin (1?5/8/2016).

Ads
Kedua jurnalis itu Andri Syafrin Purba (MNC TV) dan Array Agus (Tribun Medan) menjadi bulan-bulanan TNI ketika meliput suasana bentrok antara warga dan TNI AU soal lahan.

Mereka menerangkan personel TNI AU menyerang secara membabibuta sehingga Andri meng?alami luka lecet di kepala dan tangannya, sementara Array mengalami luka lebam di bagian rusuk dan tangan.

“Kami padahal cuma melihat aksi warga. Enggak ada angkat kamera. Tapi tiba-tiba kami ikut diserang. Kami sudah bilang kalau kami wartawan, bahkan ada personel TNI, mungkin pimpinan kompi mereka yang melerai,” seorang jurnalis yang berada di lokasi saat kejadian.

Namun, lanjutnya, para personil TNI itu tetap memukul dan memaki-maki mereka. Bukan hanya itu, mereka juga merampas kamera, ID Card dan dompet wartawan. “?Kamera, ID card, sama dompetnya (Andri) diambil mereka,” ujar Fauzi yang merupakan adik Andri.

Saat ini, baik Andri dan Array masih menjalani perawatan di RSU Mitra Sejati. Mereka akan melakukan visum untuk proses hukum atas kasus penyerangan tersebut. (*/dnl)
www www