MEDAN - Pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Anshor Siregar menilai satu masalah paling krusial yang menjadi perhatian nasional menjelang HUT RI ke-71 ialah kesenjangan.
Dia menceritakan, pada zaman Soeharto dicoba diantisipasi dengan penerapan trilogi pembangunan (stabilitas, pertumbuhan, pemerataan). Meski tak berhasil sukses 100 %, tetapi pada saat sekarang inilah nilai ketimpangan berdasarkan data dari rata-rata jumlah penghasilan antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, jumlahnya sangat berbeda tajam, sehingga persoalan kesenjangan ekonomi pun sudah benar-benar mencapai puncak.
“Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, bahaya laten akan tetap sangat mengancam. Merujuk pada konsep masa lalu, Indonesia pernah membuat kebijakan 'Ekonomi Benteng' yang merupakan kebijakan affirmative action terhadap pribumi agar memiliki kemampuan bangkit setelah penjajahan, sebagaimana kelak ditiru secara berhasil oleh Malaysia dengan konsep New Economic Policy yang member affirmasi kuat kepada pribumi,” katanya kepada GoSumut, Senin (15/8/2016).
Saat ini, lanjut dia, Indonesia tidak perlu diterapkan kebijakan menindas seperti yang terjadi dalam pemerintahan apartheid di Afrika Selatan. Namun, affirmative action itu penting, selain penjaminan pemberian kerja kepada rakyat (job guaranty), bahkan untuk warga yang belum dapat diberikan pekerjaan oleh negara mestinya diberi biaya hidup (universal basic income). Sehingga ini bukan hal yang aneh, dan berbagai negara di dunia sudah memelajari dan menerapkannya sebagai salah satu solusi ketimpangan, jelas Sohibul.
“Ada sejumlah paradox di negeri dengan julukan agraris ini, tetapi terus mengimpor beras raskin dari berbagai negara yang kelasnya sebetulnya lebih terbelakang dari Indonesia. Food Security (ketahanan pangan) tidak dapat dipetakan secara baik. Alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian cukup besar, tetapi hasilnya masih belum terasakan. Rakyat dipaksa berkompetisi dengan negara lain dalam pasar bebas (MEA),” tegasnya.
“Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, bahaya laten akan tetap sangat mengancam. Merujuk pada konsep masa lalu, Indonesia pernah membuat kebijakan 'Ekonomi Benteng' yang merupakan kebijakan affirmative action terhadap pribumi agar memiliki kemampuan bangkit setelah penjajahan, sebagaimana kelak ditiru secara berhasil oleh Malaysia dengan konsep New Economic Policy yang member affirmasi kuat kepada pribumi,” katanya kepada GoSumut, Senin (15/8/2016).
Saat ini, lanjut dia, Indonesia tidak perlu diterapkan kebijakan menindas seperti yang terjadi dalam pemerintahan apartheid di Afrika Selatan. Namun, affirmative action itu penting, selain penjaminan pemberian kerja kepada rakyat (job guaranty), bahkan untuk warga yang belum dapat diberikan pekerjaan oleh negara mestinya diberi biaya hidup (universal basic income). Sehingga ini bukan hal yang aneh, dan berbagai negara di dunia sudah memelajari dan menerapkannya sebagai salah satu solusi ketimpangan, jelas Sohibul.
“Ada sejumlah paradox di negeri dengan julukan agraris ini, tetapi terus mengimpor beras raskin dari berbagai negara yang kelasnya sebetulnya lebih terbelakang dari Indonesia. Food Security (ketahanan pangan) tidak dapat dipetakan secara baik. Alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian cukup besar, tetapi hasilnya masih belum terasakan. Rakyat dipaksa berkompetisi dengan negara lain dalam pasar bebas (MEA),” tegasnya.