KISARAN - Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan M Ajim Manik memastikan Anggaran Keuangan Kabupaten Asahan surplus sebesar Rp171,343 milyar untuk menutupi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp160,018 milyar dan pengeluaran sebesar Rp2,5 Milyar.
"Sehingga dalam tahun anggaran 2015 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar (SILPA) Rp 171,343 milyar," terang Ajim Kamis (10/8/2016).
Diketahuinya surplus anggaran tersebut saat Sidang Paripurna DPRD Asahan digelar. Dimana Wakil Bupati H Surya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015.
Lebih lanjut di terangkan Kabag Humas, melalui nota pengantar pertanggung jawaban APBD 2015 tersebut Wakil Bupati H Surya juga mengemukakan capaian kinerja yang dilaksanakan Pemkab Asahan beserta jajarannya dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,407 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 1,395 triluyun.
Dimana Hasil tersebut sudah sesuai dengan laporan yang telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan memenuhi aspek kepatutan dan kewajaran.
"Sehingga dalam tahun anggaran 2015 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar (SILPA) Rp 171,343 milyar," terang Ajim Kamis (10/8/2016).
Diketahuinya surplus anggaran tersebut saat Sidang Paripurna DPRD Asahan digelar. Dimana Wakil Bupati H Surya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015.
Lebih lanjut di terangkan Kabag Humas, melalui nota pengantar pertanggung jawaban APBD 2015 tersebut Wakil Bupati H Surya juga mengemukakan capaian kinerja yang dilaksanakan Pemkab Asahan beserta jajarannya dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,407 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 1,395 triluyun.
Dimana Hasil tersebut sudah sesuai dengan laporan yang telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan memenuhi aspek kepatutan dan kewajaran.