BINJAI - Kondisi Indonesia sedang darurat kekerasan anak, baik kekerasan seksual, maupun kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Berdasarkan data, kasus Pedofilia di Indonesia ternyata tertinggi se-Asia. Data juga menunjukkan jika tiga tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih dari 50 persen, dari keseluruhan kasus kekerasan yang ada.
“Pada tahun 2016, dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk, 48 persen merupakan kasus kekerasan seksual dan 16 persen dari kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh anak berusia di bawah 17 tahun, tentunya hal ini sangat memprihatinkan,” kata pemerhati anak, Dr Astriana Baiti, MS, pada acara sosialisasi peraturan perundangan terkait perlindungan perempuan dan anak, di Pendopo Umar Baki, Jalan veteran, Kecamatan Binjai Kota, Rabu (10/8/2016).
Astriana menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, serta hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sosilisasi digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOPTKI) Kota Binjai, bekerjasama dengan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN).
Sosialisasi diikuti oleh kepala TK, RA dan PAUD seKota Binjai, PKK, Salimah, BPKK, sanggar kreativitas anak Indonesia, Forhati dan Kohati, Binjai Peduli ASI, SLB dan SDLB Kota Binjai.
Ketua GOPTKI Kota Binjai, Nani Timbas, menjelaskan digelarnya sosialisasi ini sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian DPC GOPTKI Kota Binjai, terhadap keberlangsungan hidup dan hak-hak anak. Ia berharap peserta sosialisasi dapat menambah wawasan sebagai seorang guru, dan tentunya dapat diterapkan di dalam kehidupan nyata. Anak harus dipersiapkan sejak dini, agar kelak menjadi SDM yang berkarakter kuat, menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi unggul, berdaya saing, dan menjadi agen perubahan masa depan.
“Pada tahun 2016, dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk, 48 persen merupakan kasus kekerasan seksual dan 16 persen dari kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh anak berusia di bawah 17 tahun, tentunya hal ini sangat memprihatinkan,” kata pemerhati anak, Dr Astriana Baiti, MS, pada acara sosialisasi peraturan perundangan terkait perlindungan perempuan dan anak, di Pendopo Umar Baki, Jalan veteran, Kecamatan Binjai Kota, Rabu (10/8/2016).
Astriana menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, serta hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sosilisasi digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOPTKI) Kota Binjai, bekerjasama dengan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN).
Sosialisasi diikuti oleh kepala TK, RA dan PAUD seKota Binjai, PKK, Salimah, BPKK, sanggar kreativitas anak Indonesia, Forhati dan Kohati, Binjai Peduli ASI, SLB dan SDLB Kota Binjai.
Ketua GOPTKI Kota Binjai, Nani Timbas, menjelaskan digelarnya sosialisasi ini sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian DPC GOPTKI Kota Binjai, terhadap keberlangsungan hidup dan hak-hak anak. Ia berharap peserta sosialisasi dapat menambah wawasan sebagai seorang guru, dan tentunya dapat diterapkan di dalam kehidupan nyata. Anak harus dipersiapkan sejak dini, agar kelak menjadi SDM yang berkarakter kuat, menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi unggul, berdaya saing, dan menjadi agen perubahan masa depan.