MEDAN - Anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menilai kondisi pembangunan di Kabupaten Langkat dalam keadaan kritis. Padahal Langkat memiliki kekayaan alam yang melimpah dan dengan luas kabupaten yang luar biasa, dan dipastikan mampu menghasilkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.
"Langkat hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp115 miliar. Jumlah PAD tersebut menandakan bahwa di Langkat telah terjadi kebocoran anggaran yang sangat luar biasa. Padahal selama ini Langkat memanfaatkan dana sumbangan APBN sebesar Rp1,6 triliun untuk menjalankan program pemerintah di kabupaten Langkat.," tuturnya dalam dialog publik yang diselenggarakan Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Langkat dengan tema dialog refleksi kritis pembangunan kabupaten Langkat, Selasa (9/8/2016).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso mengatakan, kondisi masyarakat di Kabupaten Langkat sangat Memprihatinkan. Pasalnya, hari ini masih banyak masyarakat Langkat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Jangankan untuk berpenghasilan standard Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih banyak masyarakat Langkat yang berpenghasilan Rp350 per bulan," katanya.
Selain itu, dia juga menyayangkan banyaknya potensi sumber PAD yang bocor sehingga banyak masyarakat Langkat yang masih belum merasakan pembangunan di darahnya.
"Bupati Kabupaten Langkat harus bekerja dengan serius untuk membangun Kabupaten Langkat. Bupati Langkat jangan lagi tergantung dengan APBN, karena dengan kekayaan yang di miliki Kabupaten Langkat jika dikelola secara maksimal, akan membuat masyarakat di Langkat sejahterah," tutupnya.
"Langkat hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp115 miliar. Jumlah PAD tersebut menandakan bahwa di Langkat telah terjadi kebocoran anggaran yang sangat luar biasa. Padahal selama ini Langkat memanfaatkan dana sumbangan APBN sebesar Rp1,6 triliun untuk menjalankan program pemerintah di kabupaten Langkat.," tuturnya dalam dialog publik yang diselenggarakan Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Langkat dengan tema dialog refleksi kritis pembangunan kabupaten Langkat, Selasa (9/8/2016).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso mengatakan, kondisi masyarakat di Kabupaten Langkat sangat Memprihatinkan. Pasalnya, hari ini masih banyak masyarakat Langkat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Jangankan untuk berpenghasilan standard Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih banyak masyarakat Langkat yang berpenghasilan Rp350 per bulan," katanya.
Selain itu, dia juga menyayangkan banyaknya potensi sumber PAD yang bocor sehingga banyak masyarakat Langkat yang masih belum merasakan pembangunan di darahnya.
"Bupati Kabupaten Langkat harus bekerja dengan serius untuk membangun Kabupaten Langkat. Bupati Langkat jangan lagi tergantung dengan APBN, karena dengan kekayaan yang di miliki Kabupaten Langkat jika dikelola secara maksimal, akan membuat masyarakat di Langkat sejahterah," tutupnya.