MEDAN  -Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Utara (KNPI Sumut), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk bertanggung jawab atas terjadinya Kerusuhan berbau SARA di Tanjung Balai. Ketua KNPI Sumut, Sugiat Santoso mengatakan, selama ini Pemprov Sumut cenderung diam dan lipat tangan dalam berbagi permasalahan di masyarakat, akibatnya terjadi konflik SARA tak dapat dihindari.

"Harusnya pemerintah daerah sudah bisa mendeteksi sejak dini berbagai persoalan dan segera menyelesaikannya sebelum masalah tersebut pecah dan memuncak," kata dia kepada GoSumut, Minggu (31/7/2016).

Terlebih, lenjut dia, setiap masalah yang terjadi di masyarakat, kerap diselesaikan oleh pihak Kepolisian. Padahal konflik yang memuncak tersebut merupakan wujud dari kompleksnya persoalan kesenjangan sosial di masyarakat.

"Saat itu pemerintah sering kali tidak hadir dan tak acuh," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga lupa dengan masalah sosial. Pemerintah sibuk membangun infrastruktur, kerja sama luar negeri, membahas politik, dan pemasukan kas negara. Tapi permasalah rakyat terabaikan.

"Pemerintah lupa kalau masih banyak rakyatnya kelaparan, pengangguran, putus sekolah, terlibat narkoba, dan berbagai masalah kompleks lainnya," pungkasnya.