JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan perombakan Kabinet Kerja (reshuffle) jilid II. Presiden mengatakan bahwa reshuffle dilakukan untuk mempercepat kinerja Kabinet Kerja, dalam pengumumanya, Presiden ternyata mengambil sejumlah nama baru bukan hanya dari partai politik, namun juga dari kalangan profesional.

Sumber pemberitaan istana Ari Dwipayana kepada GoNews.co, mengutarakan, susunan kabinet baru adalah bentuk keseimbangan antara parpol dan profesional.

"Saya pikir ini adil, dan Presiden tau betul apa yang harus dilakukan untuk mempercepat kinerjanya. Seperti nama-nama baru yang memang seimbang antara kalangan profesional dan parpol," ujar Ari Dwipayana, Rabu (27/07/2016) siang.

Dari pengumuman tersebut, ada sembilan menteri baru dan empat menteri yang digeser posnya.

"Masalah kemiskinan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan kesenjangan antar wilayah, ini masalah yang mendesak penyelesaiannya. Kita harus mempercepat perekonomian, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan," kata Presiden di halaman belakang Istana Merdeka, hari ini.

"Saya menyadari tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan dalam bertindak dan memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan rakyat dalam jangka pendek dan panjang," lanjutnya.

Presiden ingin para menteri selalu berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, efektif, solid, saling mendukung sehingga hasil kerjanya nyata.

Dalam reshuffle kali ini, ada empat menteri baru yang berasal dari kalangan parpol, yaitu Wiranto (Hanura), Airlangga Hartarto (Golkar), Enggartiasto Lukito (Nasdem), dan Asman Abnur (PAN). Sementara sisanya dari kalangan profesional seperti Sri Mulyani (Managing Director World Bank), Budi Karya Sumadi (Dirut PT Angkasa Pura II), Muhadjir Effendy (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang), Arcandra Tahar (Petroneering Houston), Eko Putro Sanjoyo (presiden direktur PT Sierad Produce Tbk dan politisi PKB).

Berikut adalah menteri-menteri yang digeser:

1. Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menko Kemaritiman (tadinya Menko Polhukam).

2. Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas (tadinya Menkeu).

3. Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (tadinya Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas).

4. Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM (tadinya Menteri Perdagangan).

Berikut menteri-menteri baru:

1. Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut B. Panjaitan.

2. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.

3. Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menggantikan Marwan Jafar.

4. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan.

5. Prof Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan.

6. Enggartiasto Lukito sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong.

7. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin.

8. Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Sudirman Said.

9. Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menggantikan Yuddy Chrisnandi. (***)