MEDAN - Pengamat lingkungan dari Universitas Sumatera Utara, Jaya Arjuna, menilai alasan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumatera Utara kewalahan memadamkan kebakaran hutan karena sarana yang dimiliki tidak memadai, hanya akal-akalan saja. Karena alasan serupa kerap dilontarkan. "Pejabat kita di Indonesia saat ini, sering sekali memandang sesuatu permasalahan itu begitu sederhana. Padahal masalahnya luar biasa, apalagi soal kebakaran hutan," terangnya saat dihubungi GoSumut, Senin (18/7/2016) sore.

Seharusnya, lanjut dia, Dishut sudah memiliki data daerah yang berpotensi kebakaran. Hal itu disebabkan permasalahan yang selalu dihadapi Dishut sudah terjadi  setiap tahun. Baik itu sumbernya dibakar atau fokur cuaca.

"Inilah penyakit, pejabat di negara kita ini. Selalu saja pintarnya membantah tanpa berbuat apalagi mencegahnya, Dishut Sumut harusnya sudah punya data dimana saja titik rawan kebakaran hutan. Kemudian menempatkan petugas stand by menjaga kawasan hutan rawan kebakaran, sehingga bisa dilakukan tindakan sedini mungkin bilamana terjadi kebakaran. Kalau katanya anggota terbatas, kan ada teknologi yang bisa memetakan dan mendeteksi kebakaran ini," tegas Jaya.

Jika masalah Dishut kembali mempermasalahkan anggaran, menurutnya tak logis. Sebenarnya gampang jika memang berniat untuk mengelola hutan. Yakni dengan membentuk manajeman sistem pengelolaan hutan di setiap kabupaten. Gunanya, agar ada data secara komperhensif yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan hutan yang baik dan terintegrasi.

"Sekali lagi, dinas kehutanan, jangan menunggu kebakaran baru berbuat, berfikir dan bertindak," tutup Jaya.