Home >  Berita >  Umum

Pasca Kekosongan Obat, Komisi C DPRD Palas Minta Pejabat RSUD Sibuhuan Dievaluasi

Jum'at, 24 Juni 2016 21:23 WIB
Penulis: Sufriady Halomoan
pasca-kekosongan-obat-komisi-c-dprd-palas-minta-pejabat-rsud-sibuhuan-dievaluasi ilustrasi (net)
SIBUHUAN - Pasca kekosongan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan, Komisi C DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas) meminta supaya pejabat RSUD Sibuhuan dievaluasi.Kekosongan obat yang terjadi di RSUD) Sibuhuan hampir dua bulan terus mendapat sorotan. Dinilai, kondisi itu menunjukkan adanya kelemahan atau juga kurangnya komunikasi antara pimpinan RSUD dengan pihak yang menyediakan obat. 

Dua legislator DPRD Palas, yakni Ketua Komisi C DPRD Padang Lawas Ahmad Dayan Hasibuan dan Raja Parlindungan selaku anggota Komisi C menyoroti ini. Bahkan, keduanya meminta masalah ini menjadi dasar bagi Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Harahap untuk melakukan evaluasi bagi jajaran pejabatnya.

"Jangan disalahkan e katalog. Harusnya, selaku pimpinan di RSUD bertanggungjawab atas kondisi itu. Seharusnya, kan bisa berkoordinasi. Kenapa Rumah Sakit Permata Madina bisa?," ujar Dayan dan Raja Parlindungan kepada GoSumut, Jumat (24/6/2016).

Seharusnya Bupati memanggil Direktur RSUD dan mempertanyakan kondisi. Tidak patut dibiarkan kondisi ini berlarut-larut. Apalagi, sampai pasien miskin mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk biaya berobat, padahal mereka menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. 

Seperti diketahui, akibat kelangkaan obat itu, hampir setiap pasien, termasuk pasien miskin, mengeluarkan biaya untuk berobat di RS plat merah ini. Padahal, keikutsertaan di BPJS sudah seharusnya tidak perlu lagi pesertanya mengeluarkan biaya saat berobat. 

Namun, kondisi tak seperti itu. Bahkan, untuk satu pasien, bisa mengeluarkan uang Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta sekali berobat. Sebab, semua obat yang tidak tersedia di RSUD terpaksa dibeli oleh pasien di apotik lain, dengan harga yang tentu tidak rendah. 

"Harusnya memang tideak ada cerita e katalog. Itu bukan jadi persoalan besar. Yang jadi persoalan, rumah sakit tidak bisa merencanakan dan menganalisa kebutuhan obat," terang Raja. 

Bahkan, Dayan dan Raja menambahkan, secara moral, tidak ada salahnya Pejabat RSUD mengundurkan diri sebelum bupati melakukan bupati pencopotan. Sebab, ini sudah jelas terlihat kelalaian dan kesalahannya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, sudah hampir dua bulan lebih kekosongan obat di RSUD Sibuhuan. Belakangan, sebagian obat sudah datang, dengan persentase baru terpenuhi sebanyak 30 persen.
Ads
Editor : Hasbi Kausar
Kategori : Umum, Pemerintahan, Gonews Group, Padang Lawas, Sumatera Utara
www www