DPR RI Minta Menteri Yuddy Patuh Pada Presiden Kalau Tak Mau Dianggap Pembangkang

DPR RI Minta Menteri Yuddy Patuh Pada Presiden Kalau Tak Mau Dianggap Pembangkang
Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan. (istimewa)
Minggu, 19 Juni 2016 14:43 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan menyarankan agar Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi nurut dengan Presiden Joko Widodo, jika tak ingin dianggap membangkang.

Hal tersebut ia katakan, menanggapi celotehan Menteri Yuddy yang masih saja ngomongin soal besaran pesangon bagi PNS yang akan dirasionalisasi.

"Ini menteri paling bandel dan ngeyel. Pertama, saya minta menteri Yuddy patuh dan tegak lurus pada Presiden Jokowi, jangan sampai saya katakan ada pembangkan yang menggerogoti legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegas dahlan kepada GoNews.co, Minggu (19/06/2016) di Jakarta.

Menurutnya Presiden Jokowi sudah sangat jelas dalam pernyataannya pres tegas menyatakan bahwa tidak ada rasionalisasi. "Bahkan untuk mencegah kegaduhan dan melindungi Yudi sendiri pak Jokowi secara santun mengatakan kalau ada rasionalisai ya yang ada bersifat alami, artinya menunggu mati dan pensiun, artinya bukan seperti pengurangan jumlah PNS aktif," ujarnya.

Ads
Jadi menurutnya, harusnya MenpanRB memahami sinyal Presiden, bukan dengan membuat kegaduhan baru, dalam bentuk besaran pesangon. "Ini menteri gaduh mulu heran saya, emang gak mengerti atau pura-pura mengerti? Atau cuma cari sensasi," tegasnya.

Kedua, kata dia, dalam RDP dan Raker Menpan dengan komisi II DPR pada tanggal 13 dan 15 juni 2016, juga sudah tegas dinyatakan bahwa rasionalisasi itu baru dan hanya bersifat wacana dan masih dikaji kembali.

"Saya ingatkan ke Menpan untuk memegang janji dan komitmennya. Ini yang terakhir jangan sampai dicederai seperti janji Yuddy terhadap honorer K2. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Komisi II mengharamkan rasionalisasi PNS dengan alasan dan bentuk apapun juga," tegas politisi PDIP itu.

Jika Yuddy masih ngoceh, kata dia, maka kebijakan dia merupakan kebijakan keliru. "Belum lagi kalau kita bicara dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan politik negara saat ini. Kalau akrobat ini terus digulirkan saya pastikan umur pemerintahan ini tidak sampai tahun 2019. Kasihan pak jokowi, seperti membangun rumah pasir di tepi pantai, ditengah kerja kerasnya membangun kepercayaan publik, eh dengan mudahnya dihancurkan dengan akrobat kebijakan yang sangat meresahkan dari Menteri Yuddy," tukasnya.

Yang ketiga kata dia, Menpan Yuddy Jangan lagi bicara rasionalisasi, jangan terlontar kata-kata merumahkan PNS, pensiun dini dan PHK. "Ini sangat haram hukumnya, sampai dengan pemerintah mampu menghadirkan pemetaan yang jelas mengenai peta birokrasi kita, postur aparatur, postur pelayanan publik dan kebutuhan warga negara akan pelayanan publik yang mendasar, serta kepatuhan dan pemenuhan negara akan standar pelayanan publik," bebernya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Menteri Yuddy terkesan ngawur, karena sampai sekarang belum ada pemetaan yang jelas.

"Dia selalu mengambil kebijakan tanpa kajian mendalam, tiba-tiba saja diambil kebijakan dadakan yang berdampak bagi kepentingan strategis nasional. Bahkan terkadang setelah dikritik besoknya berkoar-koar lain, ini kayak bunglon," pungkasnya. ***
www www