Home >  Berita >  Umum

Anggaran Pilkades Palas Diajukan di APBD Perubahan

Selasa, 14 Juni 2016 18:50 WIB
Penulis: Sufriady Halomoan
anggaran-pilkades-palas-diajukan-di-apbd-perubahan Ilustrasi. (net)
SIBUHUAN - Anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Padang Lawas (Palas) Tahun 2016 akan diajukan kembali di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Pelaksanaan Pilkades tahun ini tergantung anggaran. Artinya, kalau anggarannya ada dan disetujui dewan, akan dilakukan Pilkades,” kata Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas, Gunung Tua Hamonangan Daulay kepada GoSumut di Sibuhuan, Selasa (14/6/2016).

Dijelaskannya, dana yang diajukan untuk penyelenggaraan Pilkades tidak sampai satu miliar. "Kita hanya mengusulkan anggaran Rp 800 juta, tapi tak disetujui," terang Hamonangan.

Karena itu, katanya, di APBD Perubahan nanti, akan diajukan lagi dengan anggaran serupa. Anggaran itu sudah melingkupi anggaran untuk bantuan dana Pilkades di masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades serta biaya lainnya.

Hamonangan Daulay tidak memapaparkan berapa banyak desa yang sudah seharusnya melaksanakan Pilkades di 2016 ini. Sebelumnya, pada awal 2015 lalu, sudah digelar Pilkades serentak diikuti 50 desa dan kemudian di akhir 2015 sebanyak 66 desa minus tiga desa.

Saat disinggung persyaratan pendidikan Kades, masih seperti sebelumnya, yakni minimal tamat SMP. PNS juga bisa, asal mendapat persetujuan dari pimpinan.

Ads
Sementara itu, di tengah masyarakat, pelaksanaan Pilkades sudah mulai diperbincangkan. Siapa yang bakal maju dan menjadi calon kepala desa, sudah jadi ajang tebak-tebakan warga.

“Seharusnya masyarakat dapat memilih pemimpin berkualitas, dengan kecerdasan untuk mengatur program pembangunan desa. Masyarakat juga harus memilih pemimpin yang memiliki moral baik. Hal ini sangat penting demi kemajuan desa,” komentar Atas Siregar, seorang pengamat.

Kenapa harus berkualitas? Karena dengan pemimpin berkualitas, pemerintah desa akan mampu mengatur program yang baik dalam mendukung perkembangan pembangunan di daerah tersebut. “Dengan begitu, pemerintah desa akan mampu mewujudkan desa mandiri. Terlebih, dengan lahirnya UU Desa, masing-masing desa sudah mengelola langsung dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah untuk pembangunan di satu desa,” ujar Atas. ***
Editor : Zul Anwar Ali Marbun
Kategori : Umum, Pemerintahan, Politik, Gonews Group, Padang Lawas, Sumatera Utara
www www