MEDAN - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara meminta kepada Gubsu untuk lebih memprioritaskan pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumut ketimbang secara tergesa-gesa merotasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta fokus pada visi dan misi untuk mengejar target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum merotasi pejabat. Etika politik menjadi priotas seharusnya. Sesuai ketentuan yang berlaku, Gubsu harus lebih memperhatikan partai pengusung pada 2013 lalu.

“Jika memang hal ini (merotasi SKPD) mendesak, artinya ada kegagalan visi dan misi. Gubsu harusnya membicarakan ini kepada partai pengusung untuk mencari sosok pendampingnya hingga akhir periode,” kata Faisal Fariz Ketua DPD IMM Sumut Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan dalam keterangan tertulis kepada GoSumut (GoNews Group), Senin (13/6/2016).

Satu hal yang mestinya menjadi pemikiran bagi Gubsu, kata Faisal Fariz, bahwa semua orang akan menduga, jika ada pergeseran oleh pejabat baru, motifnya hanya uang. “Itu sudah menjadi rahasia umum,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Hazlan Nuari Putra, Bidang Kader DPD IMM Sumut. Dia mengatakan, Gubsu harus segera menentukan wakilnya dari kalangan muda yang energik dan memiliki track record yang baik dalam politik dan pemerintahan, serta tidak tersandung kasus korupsi.

Dengan track record yang baik itu, kata Hazlan, nantinya Gubernur dan wakilnya bisa saling bersinergi untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang good and clean governance.

Hazlan mengingatkan, dampak dari wacana rotasi SKPD itu sangat destruktif. Tidak boleh ada tebar ancaman bagi setiap SKPD. Dengan menebar is u itu Gubsu sedang menebar ketidak-nyamanan bekerja. Semua bisa acuh tak acuh.

Sisa masa pemerintahan termasuk singkat. Setiap rotasi memerlukan masa adaptasi bagi pejabat terkena rotasi. Padahal mereka (SKPD) mestinya disiagakan menjalankan tugas untuk mencapai target visi dan misi serta RPJPMD.

“Ketimbang menggonta-ganti pejabat, lebih bagus Gubsu bekerja serius utk mengukir prestasi agar nanti ia punya bahan kampanye pada Pilgub berikut,” kata Hazlan.

Satu hal lagi, sarannya, tidak ada kawan Gatot dan tidak ada kawan HT Erry. Loyalitas semua SKPD itu kepada kerja, bukan kepada orang. Pejabat seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa datang dan pergi, tetapi PNS (SKPD) tetap loyal kepada pekerjaan, bukan menangisi pejabat yang pergi itu.

Jika ada alasan lain yang diajukan, yakni permasalahan tertentu sesuai evaluasi kinerja menurut BPK, kata Hazlan, semestinya difahami bahwa semua masalah di Sumut itu bersifat sistemik. Tidak ada yang bisa lolos, jika hukum tegak.

“Jadi jangan mendramatisasi keadaan. Sumut saat ini sedang bermasalah besar, semuanya tak lepas dari masalah dan semua memiliki andil sesuai dengan porsi tanggungjawabnya,” tegas Hazlan. ***