Home >  Berita >  Umum

Komisi B DPRD Medan Kecewa, Kadisdik Tak Siap Paparkan Realisasi Triwulan I APBD 2016

Komisi B DPRD Medan Kecewa, Kadisdik Tak Siap Paparkan Realisasi Triwulan I APBD 2016
Anggota Komisi B DPRD Medan saat kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
Rabu, 08 Juni 2016 22:05 WIB
Penulis: Adi Wasgo
MEDAN - Kalangan Anggota Komisi B DPRD Medan mengaku kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan Drs Marasutan karena dinilai tak siap memaparkan realisasi serapan anggaran triwulan I APBD 2016.

Terbukti, saat kunjungan kerja (Kunker) Komisi B ke kantor Disdik, terkait serapan anggaran dan program kerja, Marasutan tak mampu menjawab pertanyaan anggota dewan.

“Saya kecewa dengan kinerja Kadisdik karena tidak mempersiapkan laporan penjelasan realisasi serapan anggaran Triwulan I 2016. Saya tadi yakin laporan itu sudah tersedia. Sehingga, saat rapat seperti ini sudah bisa kita bahas. Surat kami ssebelumnya 'kan sudah jelas untuk mengetahui sejauhmana realisasi serapan anggaran triwulan I. Jadi kenapa tidak direspon, Kehadiran kami tidak tiba-tiba, tapi sudah disurati sebelumnya,” kata anggota Komisi B Hendrik Halomoan Sitompul ketika dihubungi GoSumut.com melalui telepon selularnya, Rabu (8/6/2016).

Menurut Hendrik Sitompul, kunjungan Komisi B sangat mendasar terkait realisasi serapan anggaran di Disdik sebesar Rp 1,6 Triliun untuk 2016. Hendrik mengaku tidak tepat jika anggaran itu nantinya jadi Silpa pada hal masih banyak masalah pendidikan yang perlu dibenahi.

Sebagaimanan diketahui, pada tahun 2015 lalu, dari 151 jenis kegiatan di Disdik Kota Medan, terdapat 67 atau sekitar 60 % kegiatan tidak terlaksana termasuk bantuan siswa miskin dan kesejahteraan guru.

Ads
Rasa kecewa juga disampaikan M Yusuf S.Ag, karena pembahasan tidak fokus. Sehingga agenda Kunker Komisi B untuk mengetahui realisasi serapan anggaran triwulan I APBD di Disdik tidak terakomodir.

“Kita bukan mencari kesalahan tapi menjalankan tugas sesuai fungsi sekaligus memberikan masukan yang kita serap dari masyarakat, “ ujar Yusuf.

Sama halnya dengan keluhan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi B Ratna Sitepu terkait program pendistribusian beasiswa dan bantuan baju seragam bagi warga miskin yang dinilai tidak transparan. Kriteria siswa yang bagaimanan berhak mendapat beasiswa bantuan miskin kerap menjadi masalah di kalangan siswa dan orangtua.

Editor : Zul Anwar Ali Marbun
Kategori : Umum, Pendidikan, Pemerintahan, Gonews Group, Medan, Sumatera Utara
www www