JAKARTA - PT Hutama Karya meminta pemerintah mengucurkan tambahan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 ini untuk membangun tol Trans Sumatera ruas Aceh.
Corporate Secretary PT Hutama Karya Sigit Rusanto mengatakan permintaan modal baru diajukan karena ruas Aceh bukan bagian dari delapan jalur prioritas yang akan dikerjakan hingga 2019.
Adapun untuk ke delapan ruas tadi, pemerintah telah menyuntikkan Rp 3,6 triliun pada 2015. Sedangkan untuk PMN 2016 sebesar Rp 3 triliun dibekukan oleh DPR untuk dibahas lagi dalam APBN-P 2016.
Selain PMN, Sigit menyatakan sebenarnya Hutama Karya juga dapat memaksimalkan utang dengan menggunakan penjaminan dari pemerintah. Dua hal ini dapat menjadi modal dalam mengerjakan tol Aceh. “Memang harus ada tambahan di APBN-P,” kata Sigit saat dihubungi Katadata, Senin, 6 Juni 2016.
Menurutnya, selain pendanaan yang pasti, BUMN karya ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menetapkan ruas tol Aceh sebagai bagian dari proyek yang harus rampung pada 2019. Juga, segera menyelesaikan pembebasan lahan dan desain tol tersebut. Sebab, biaya pembangunan tol akan terlihat apabila desain yang dikerjakan Kementerin telah rampung. “Kalau belum ada gambar maka sulit kami prediksi nilai investasinya,” kata Sigit. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada pekan lalu meminta pembangunan tol ruas Aceh dapat dimulai paling tidak pada akhir tahun ini. Oleh sebab itu Jokowi meminta Pemda Aceh bergerak membebaskan lahan dengan mendekati warga agar targetnya bisa tercapai. Adapun pembayaran tetap oleh pemerintah pusat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, dia hendak memastikan bahwa Hutama Karya akan menggarap seluruh ruas tol Trans Sumatera. Total 24 ruas ini akan digarap oleh Hutama Karya, dengan delapan ruas telah ditetapkan sebagai proyek prioritas nasional yang mesti kelar pada 2019. Ke delapan ruas tol tersebut, yaitu ruas Medan – Binjai, Palembang – Simpang Indralaya, Pekanbaru – Dumai, dan Bakauheni – Terbanggi Besar. Lalu ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Pematang Panggang – Kayu Agung, Palembang - Tanjung Api-api, dan Kisaran – Tebing Tinggi.
Menurutnya, selain pendanaan yang pasti, BUMN karya ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menetapkan ruas tol Aceh sebagai bagian dari proyek yang harus rampung pada 2019. Juga, segera menyelesaikan pembebasan lahan dan desain tol tersebut. Sebab, biaya pembangunan tol akan terlihat apabila desain yang dikerjakan Kementerin telah rampung. “Kalau belum ada gambar maka sulit kami prediksi nilai investasinya,” kata Sigit. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada pekan lalu meminta pembangunan tol ruas Aceh dapat dimulai paling tidak pada akhir tahun ini. Oleh sebab itu Jokowi meminta Pemda Aceh bergerak membebaskan lahan dengan mendekati warga agar targetnya bisa tercapai. Adapun pembayaran tetap oleh pemerintah pusat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, dia hendak memastikan bahwa Hutama Karya akan menggarap seluruh ruas tol Trans Sumatera. Total 24 ruas ini akan digarap oleh Hutama Karya, dengan delapan ruas telah ditetapkan sebagai proyek prioritas nasional yang mesti kelar pada 2019. Ke delapan ruas tol tersebut, yaitu ruas Medan – Binjai, Palembang – Simpang Indralaya, Pekanbaru – Dumai, dan Bakauheni – Terbanggi Besar. Lalu ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Pematang Panggang – Kayu Agung, Palembang - Tanjung Api-api, dan Kisaran – Tebing Tinggi.