Sumut Peringkat 31 untuk Tingkat Kepatuhan

Rabu, 01 Juni 2016 17:04 WIB
Penulis: Zul Anwar Ali Marbun
sumut-peringkat-31-untuk-tingkat-kepatuhan Sekda Provsu, Hasban Ritonga.
MEDAN - Kunto Ariawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui secara umum di Sumatera Utara (Sumut) tingkat kepatuhan masih rendah. "Secara nasional, Sumut berada diperingkat 31 dari 34 provinsi tingkat kepatuhannya," sebut Kunto pada Rapat Koordinas untuk mendorong lahirnya regulasi LHKPN di kabupaten/kota se Sumut di Gedung Binagraha, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (1/6/2016).Selain asistensi pengisian dan pengumpulan LHKPN, rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari itu, akan mendorong penetapan regulasi LHKPN di
kabupaten/kota khusus Sekda, Inspektur, dan Direktur Kepatuhan PT Bank Sumut.

Menurut Kunto dengan LHKPN ini, nantinya akan diketahui perkembangan
kekayaan para penyelenggara dimaksud apakah masih sesuai dengan aturan.

Dalam kesempatan itu, pihak KPK memberikan arahan dan asistensi kepada para sekretaris daerah, inspektur dan direktur kepatuhan PT Bank Sumut untuk mengisi LHKPN dengan benar sebelum diserahkan ke KPK.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekdaprovsu H Hasban Ritonga SH, Kepala Daerah, Ketua Tim Tindaklanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Pemprov Sumut HM Fitriyus, Plh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Kunto Ariawan dan Ketua Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Ben Hardy Saragih, para Sekda, Inspektur Kabupaten/kota se Sumut dan Direktur Kepatuhan PT Bank Sumut.

Gubsu diwakili Sekda Provsu, Hasban Ritonga menekankan kepada aturan sesuai amanat perundang-undangan mengenai kewajiban penyampaian LHKPN yang tertuang dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan untuk program tersebut, telah diterbitkan lewat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/291/KPTS/2016 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut, telah dibentuk tim tindak lanjut dan penyelesaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Tugas Pokok menindaklanjuti, menyelesaikan, melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan kepada KPK.

Ads
www www