ASAHAN - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB), Kamis 26 Mei 2016 menyerbu Kantor Bupati Asahan meminta agar Plt Kasat Pol PP Kabupaten Asahan Drs Isa Harahap dicopot dari jabatannya.
Permintaan tersebut dikarenakan massa menganggap Plt Kasat Pol PP Asahan lemah dan tidak mampu menertibkan serta memberantas lokasi perjudian dan prostitusi yang kini semakin marak di wilayah Kabupaten Asahan. "Kami menganggap penegakan peraturan daerah (Perda) di Asahan ini sangat lemah, kami meminta agar Plt Kasat Pol PP dicopot dari jabatannya, teriak Satriawan Guntur dalam orasinya.
Dikesempatan yang sana Syaid Muhsyi Ketua DPD Pekat-IB Asahan dalam orasinya mengatakan pihaknya juga mendesak DPRD Asahan agar proaktif terhadap bentuk tindak kejahatan seksual dimasyarakat serta menuntaskan Perda Trantibum yang sudah diwacanakan dari tahun 2011 yang lalu.
" Kami meminta kepada Bupati Asahan selain mencopot jabatan Plt Kasat Pol PP Asahan juga mencabut izin yang di duga tempat maksiat seperti salon, cafe serta tempat karaoke yang merupakan tempat transaksi seks." Desak Syaid.
Selain mendesak pencopotan Plt Kasat Pol PP dan pencabutan Izin tempat yang diduga sarang maksiat massa juga menuntut agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) agar sesegera mungkin menandatangani nota kesepakatan untuk menutup tempat tempat hiburan yang diduga sebagai tempat transaksi maksiat.
Massa juga meminta kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian agar melakukan penyelidikan atas adanya dugaan transaksi prostitusi yang dilakukan para pengusaha tempat hiburan tersebut.
Adapun Ormas ataupun OKP yang tergabung didalam Koalisi Masyarakat Bersatu terdiri dari Massa DPD Pekat Ib Asahan, PD IPM, IMM, PC Kopri, PC GP Ansor, DPD BMPAN, DPP GMRK, DPP SERAM, DPP PERMAKAS, DPD KNPI ASAHAN dan DPP Gerakan Penerus Bangsa. (Zal)
Permintaan tersebut dikarenakan massa menganggap Plt Kasat Pol PP Asahan lemah dan tidak mampu menertibkan serta memberantas lokasi perjudian dan prostitusi yang kini semakin marak di wilayah Kabupaten Asahan. "Kami menganggap penegakan peraturan daerah (Perda) di Asahan ini sangat lemah, kami meminta agar Plt Kasat Pol PP dicopot dari jabatannya, teriak Satriawan Guntur dalam orasinya.
Dikesempatan yang sana Syaid Muhsyi Ketua DPD Pekat-IB Asahan dalam orasinya mengatakan pihaknya juga mendesak DPRD Asahan agar proaktif terhadap bentuk tindak kejahatan seksual dimasyarakat serta menuntaskan Perda Trantibum yang sudah diwacanakan dari tahun 2011 yang lalu.
" Kami meminta kepada Bupati Asahan selain mencopot jabatan Plt Kasat Pol PP Asahan juga mencabut izin yang di duga tempat maksiat seperti salon, cafe serta tempat karaoke yang merupakan tempat transaksi seks." Desak Syaid.
Selain mendesak pencopotan Plt Kasat Pol PP dan pencabutan Izin tempat yang diduga sarang maksiat massa juga menuntut agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) agar sesegera mungkin menandatangani nota kesepakatan untuk menutup tempat tempat hiburan yang diduga sebagai tempat transaksi maksiat.
Massa juga meminta kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian agar melakukan penyelidikan atas adanya dugaan transaksi prostitusi yang dilakukan para pengusaha tempat hiburan tersebut.
Adapun Ormas ataupun OKP yang tergabung didalam Koalisi Masyarakat Bersatu terdiri dari Massa DPD Pekat Ib Asahan, PD IPM, IMM, PC Kopri, PC GP Ansor, DPD BMPAN, DPP GMRK, DPP SERAM, DPP PERMAKAS, DPD KNPI ASAHAN dan DPP Gerakan Penerus Bangsa. (Zal)