Komisi IX DPR: Aneh, Banyak Lulusan Sekolah Keluatan Perempuan, Tapi Perusahaan Kapal Jarang Terima Mereka

Komisi IX DPR: Aneh, Banyak Lulusan Sekolah Keluatan Perempuan, Tapi Perusahaan Kapal Jarang Terima Mereka
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani. (istimewa)
Senin, 16 Mei 2016 19:40 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Pemerintah memiliki sekolah pelaut perempuan, mengeluarkan sertifikasi untuk pelaut perempuan, tetapi faktanya di lapangan, perusahaan-perusahaan pelayaran tidak mau menerima mereka bekerja.

Menyikapi hal itu, para lulusan pelaut perempuan mendatangi Komisi IX DPR RI, guna mengadukan nasibnya, Senin (16/05/2016).

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani kepada Legislatif.co (GoNews Group) mengatakan, mereka (pelaut perempuan, red) mempertanyakan, kenapa dibuka, kenapa disertifikasi kalau ternyata mereka tidak bisa bekerja sebagaimana sertifikasi itu.

"Ya tadi siang kami kedatangan tamu para pelaut perempuan. Jadi mereka juga meminta supaya komisi sembilan memfasilitasi mereka audiensi dengan Departemen Tenaga Kerja. Jangan dikeluarkan sertifikasi, jangan ada sekolahnya kalau ternyata mereka tidak bisa bekerja juga," ungkapnya.

Ads
Menurut Irma, para pelaut perempuan tersebut mengangap telah terjadi diskriminasi di perusahaan-perusahaan pelayaran.

"Mereka ini pelaut perempuan Indonesia yang kemarin berdemo, terkait banyak hal, bukan hanya soal perusahaan yang tidak mempekerjakan mereka, tapi juga mengadu soal kepengurusan KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) yang mereka curigai telah ada penyalah gunaan wewenang," tukasnya.

Karena di tahun 2009 kemarin KPI sudah melakukan kongres dan hasil dari kongres itu deadlok, tetapi kepengurusan sudah demisioner. "Seharusnya, yang mengambil alih kepemimpinan sementara adalah tim ketua persidangan," timpalnya.

Kemudian kata Irma, kalaupun ada kongres luar biasa, harusnya yang mengambil alih adalah tim yang dibentuk oleh tim kongres itu, tidak lagi pengurus yang demisioner

"Dalam tuntutannya, mereka minta agara pengurus yang demisioner itu masih menjalankan fungsinya sebagai pengurus yang sah, seharusnya kan mereka sudah tidak bisa mengelurkan kebijakan ini dan itu selayaknya pengurus yang sah," ujarnya.

"Jadi mereka juga meminta Departemen Perhubungan memfasilitasi permasalahan ini, namun sampai saat ini tidak difasilitasi. Harusnya ya Dephub harus menyikapi masalah ini," pungkasnya. ***
www www