Ketua MPR Sarankan Konflik Air di Bumiaji Diselesaikan Secara Hukum

Ketua MPR Sarankan Konflik Air di Bumiaji Diselesaikan Secara Hukum
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. (istimewa)
Jum'at, 13 Mei 2016 18:16 WIB
JAKARTA- Bertempat di Desa Cangar Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, 13 Mei 2016, Ketua MPR Zulkifli Hasan melakukan sambung rasa dengan ratusan petani dan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Zulkifli Hasan menerima pengaduan dari para petani dan masyarakat soal adanya rencana pembangunan hotel di Bumiaji di mana bila pembangunan terlaksana akan merusak sumber air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Menanggapi hal yang demikian, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa masyarakat di Bumiaji perlu mendapat perhatian, keberpihakan, dan dibantu.

Dalam sambung rasa yang juga dihadiri oleh Walikota Batu, Edi Rumpoko, Zulkifli Hasan mengatakan kepala daerah perilakunya harus berdasarkan pada Pancasila. Bila kepala daerah perilakunya sesuai dengan Pancasila maka ia akan berperilaku adil dan beradab. Tindakan kepala daerah harus penuh keadilan agar rakyat tetap bersatu.

Ads
Dalam masalah air, Zulkifli Hasan menyarankan agar masalah itu dimusyawarahkan agar timbul saling memahami.

Zulkifli Hasan tidak hanya mengingatkan pentingnya internalisasi Pancasila pada kepala daerah, dirinya juga mengingatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang intinya mengatakan bahwa seluruh sumber daya alam, bumi, air dan isinya digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu maka ekonomi yang dikembangkan adalah ekonomi Pancasila. Zulkifli Hasan menyayangkan saat ini yang terjadi yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ditegaskan agar pemerintah harus berlaku adil pada rakyat.

Dalam soal konflik air antara rakyat dan pihak hotel, Zulkifli Hasan mendengar bahwa Walikota Batu belum memberi IMB. Dengan demikian maka hotel itu tidak mempunyai hak untuk didirikan. Zulkifli Hasan mendengar pihak hotel melakukan perlawanan hukum.

Menanggapi hal yang demikian, apa yang dilakukan pihak hotel itu sah secara hukum. Untuk itu masyarakat harus juga melakukan tindakan hukum yang sama, yakni mempesiapkan pengacara dan melakukan perlawanan lewat jalur hukum pula. (rls)
Editor : Daniel Caramoy
Kategori : Gonews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik
www www