PEKANBARU - Riau memang berbeda. Meski di beberapa provinsi sudah menjalankan azas keterbukaan dan transparansi, namun di Bumi Lancang Kuning masih ada paket proyek APBD Provinsi Riau yang sarat dengan intervensi penguasa. Dari informasi yang berhasil dirangkum oleh media, kondisi ini sudah berjalan sejak tahun kemaren. Kalau paket yang mereka ikuti jagoan mereka kalah saat penawaran, maka dengan mudahnya paket tersebut untuk di lelang kembali.

Menurut Lembaga Pemantau Keuangan (LPK) Provinsi kepada media ini melalui telepon seluler, Rabu (30/3/2016) mengatakan, seluruh elemen di daerah ini dapat melihat pada putaran pertama, pengaturan dan kongkalikong pemenang masih terjadi.

"Persaingan yang terjadi sangat tidak sehat. Kalau terus berlanjut, roda pembangunan akan berjalan lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat," ujar Ketua LPK Riau Rudi Ahmad.

Apa yang berlaku dibenarkan oleh salah seorang rekanan yang tidak mau disebutkan namanya yang biasa ikut dalam proses lelang di Riau. Menurutnya beberapa kali ia ikut, mesti semua persyaratan lengkap, terpaksa harus kalah karena tekanan tersebut.

"Jangan harap kita akan menang kalau kita tidak ada back up dari kalangan tersebut," ujar rekanan tersebut agar tidak menulis nama untuk keselamatan dirinya. Hingga diterbitkan, berita ini belum terkonfirmasi dengan pihak mana pun. ***