JAKARTA - Hasil penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan menyebut 41 masjid di kantor pemerintahan dan BUMN telah terpapar paham radikal. Menanggapi tuduhan terhadap 41 masjid tersebut, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin, menegaskan, dirinya ‎meragukan hasil penelitian tersebut.

''Saya ragukan hasil survei atau penelitian itu ya, saya belum tahu metodologinya, apalagi jika dikaitkan dengan lembaga dan institusi pemerintah,'' ujar Din di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/7/2018), seperti dikutip dari tribunnews.com

Menurut Din, jika ada masjid tertentu dan penceramahnya sering berkata keras, maka boleh jadi hal tersebut dapat dimaklumi.

Namun, jika berbicara institusi, satu masjid mengembangkan ideologi radikalisme, maka hal tersebut perlu diragukan.

''Sebaiknya hal-hal seperti ini harus benar-benar clear dengan bukti, fakta. Karena seperti ini sangat sentisif, bisa menimbulkan ketersinggungan di kalangan umat Islam,'' ucap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu..

Dirinya pun menyampaikan pesan kepada lembaga tersebut agar berhati-hati dalam mengeluarkan hasil survei atau penelitiannya tanpa adanya bukti yang kuat, terlebih yang diteliti hanya rumah ibadah umat Islam.

''Kalangan umat Islam itu sering curhat, kenapa hanya masjid yang diteliti, kenapa hanya rumah ibadah orang Islam yang dinyatakan radikal, sementara yang lain tidak, hal-hal seperti inilah yang harus dijaga,'' ujar Din.

Penelitian yang menyatakan 41 masjid terindikasi radikal, kata Din, sudah dibantah Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang juga merupakan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

''Beliau memiliki data-data intelijen yang sudah membantah hal itu, saya sudah bersepakat dengan beliau itu, sebaiknya hal ini tidak perlu dikembangkan, disebarluaskan. Hanya menimbulkan kecemasan dan ketegangan yang tidak perlu,'' kata Din.***