KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akan mengambil berbagai terobosan untuk mengurangi beban negara. Salah satu diantaranya, Mahathir akan memangkas gaji para menteri sebesar 10 persen. Dikutip dari sindonews.com, Pemerintah Malaysia bertekad untuk mengurangi utang negara yang telah mencapai 1 triliun ringgit atau USD251,67 miliar atau Rp3.595 triliun.

''Pemotongan gaji menteri akan diatur oleh kementerian keuangan,'' kata Mahathir.

''Pejabat yang gajinya kecil tidak akan terkena pemotongan,'' tegasnya di lansir Reuters.

Pemotongan gaji itu berkaitan dengan utang negara yang semakin meningkat. Mahathir mengungkapkan utang nasional ekonomi ketiga di Asia Tenggara adalah 65% dari PDB (produk domestik bruto).

Dia menyalahkan penambahan utang karena kesalahan pemerintahan sebelumnya pimpinan mantan PM Najib Razak.

''Saya telah mendapatkan informasi kalau utang kita mencapai 1 triliun ringgit. Kita sekarang mengkaji dan mencari cara untuk mengurangi utang ini,'' terang Mahathir.

Lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service mengungkapkan, besaran utang dengan rasio di atas 51% dari PDB bisa membahayakan perekonomian jika persentasenya terus meningkat.

Kebijakan PM Mahathir lainnya adalah menghapus pajak barang dan jasa, yang tahun ini mendatangkan pendapatan sekitar USD11,05 miliar ke kas pemerintah.

Dia juga menerapkan kembali subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.

''Kebijakan itu memang diterima oleh rakyat, namun pada saat yang sama akan menambah defisit fiskal,'' demikian keterangan Moody’s.

Selanjutnya, Mahathir mengatakan bahwa proyek-proyek mahal yang dijalankan oleh pendahulunya, Najib Razak, juga akan dipangkas, di antaranya megaproyek pembangunan jalur kereta cepat yang meng hubungkan Kuala Lumpur dan Singapura.

Pemerintah juga membubarkan beberapa badan yang dianggap tidak penting, seperti Komisi Angkutan Perhubungan Darat (SPAD), Dewan Profesor Nasional (NPC) dan Special Affairs Department.

Mahathir pun akan membatalkan kontrak pencarian pesawat MH370 karena dinilai tidak lagi memberikan manfaat bagi Malaysia. Pejabat di Kementerian Transportasi mengatakan kontrak ini resmi berakhir Selasa pekan depan. ***