JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan, hingga kini sudah 18 gubernur serta 75 bupati dan walikota yang terjerat kasus korupsi. Basaria mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan di acara pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (17/4).

''Saya berharap, pemimpin terpilih di Jawa Barat nanti jangan sampai masuk grup ini,'' ujar Basaria.

Basaria mengatakan, rata-rata biaya pilkada sekitar Rp20-30 miliar, sedangkan kekayaan calon kepala daerah (Cakada) rata-rata hanya Rp7-9 miliar. Jadi, kalau dihitung-hitung kekayaan yang dimiliki semua calon masih kurang dibanding ongkos Pilkada yang harus disediakannya.

''Itu lah sebabnya berbagai cara dilakukan oknum untuk memenuhi kebutuhannya. Kesenjangan ini biasanya dimanfaatkan oknum dengan memungut 10-30 persen dari nilai proyek atau diijon dari SKPD,'' katanya.

Ia mengatakan KPK akan mengawal peserta dan penyelenggara Pemilu, agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Tahun ini, kata dia, KPK mulai pencegahan dari awal dengan harapan proses dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi tindak pidana korupsi jadi lebih awal.

Faktanya, penanganan tindak pidana korupsi yang ada di KPK sebelum jadi kepala daerah pun ada yang sudah melakukan tindakan korupsi.

''Jadi kita lebih awal datang tujuannnya baik, hanya satu yang diharapkan agar tak masuk ranah korupsi,'' katanya.

Pilkada yang berintegritas, kata dia, harus terwujud dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat 27 Juni mendatang. Para paslon dituntut jujur dan tidak masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Selain itu, semua ide yang dijanjikan kepada pemilih harus dilaksanakan dengan baik.***