JAKARTA - Perum Bulog mencatat cadangan beras nasional saat ini mencapai 1,7 juta ton. Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan yang dapat digunakan untuk keadaan darurat atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurut Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, stok CBP pada tahun 2017 mencapai 271 ribu ton. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai 260 ribu ton.

"Tetapi jika dilihat dalam anggaran ada sekitar 271 ribu ton CBP untuk 2017," tuturnya di Kantor Divisi Regional Bulog DKI Jakarta, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2017).

Stok beras ini tidak dibedakan dengan beras subsidi atau Public Service Obiligation (PSO). Serapan pun sepenuhnya tetap dilakukan bersama petani.

"Jadi gini, CBP dengan PSO sama, supaya fleksibilitasnya mudah, kalau kita pisahkan nanti pasa ada bencana misalnya kota ini tidak ada CBP, jadi semua Bulog itu yang PSO itu termasuk CBP," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Bulog juga telah memiliki program rumah pangan kita. Namun, pada program ini beras yang akan didistribusikan tidak termasuk cadangan beras pemerintah. Melainkan beras komersil untuk masyarakat umum.

"Ada RPK, ada di agen-agen Himbara, artinya dimaksimalkan agar ekonomi kerakyatan ada, kita berharap setiap RPK dan agen bank Himbara bisa menyembara, sehingga ada ekonomi kerakyatan," tutupnya.