JAKARTA - Digitroops merilis hasil risetnya terkait isu-isu paling populer di media sosial Indonesia sepanjang 2016. Kasus Ahok dan Aksi Bela Islam didaulat menjadi isu nomor 1 paling populer. Kasus Ahok dan Aksi Bela Islam dengan segala variannya mencapai 279.852.000 entri dalam mesin pencarian Google. Total berita terkait dua isu itu sebanyak 5.730, menjadi trending topic di twitter dalam 25 hashtag dan kata kunci. Di Facebook, tema ini juga menjadi pusat perdebatan dalam tiga bulan terakhir.

Chief Executive Officer Digitroops, Fahd Pahdie mengatakan, kasus ini secara khusus berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Baik pada proses hukum kasus penistaan agama oleh Ahok dan pengunggahan video oleh Buni Yani, pelaksanaan dan penanganan Aksi Bela Islam oleh aparat negara, serta berpengaruh pada langkah-langkah politik yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Kerap kali percakapan di media sosial bisa mendorong, mempengaruhi, dan mengubah kebijakan publik tertentu. Media sosial atau internet sekarang juga sudah menjadii battle ground of politics," jelas Fahd Pahdie di Warung Daun, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Dalam skala yang lebih besar dan kompleks, sambung dia, internet dan media sosial saat ini memiliki pengaruh yang sangat nyata dalam proses-proses demokrasi.

Fahd menambahkan, riset tersebut dilakukan dengan mengompilasi isu-isu penting sepanjang tahun 2016. Juga menggunakan tiga proses metodologi, yaitu indexing isu-isu penting yang menjadi percakapan publik berdasarkan empat format saluran penyebar informasi.

"Empat formatnya itu dari Google, 5 media online terbesar menurut Alexa rank, Twitter, Facebook, dan acara televisi yang merujuk pada hasil survei Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)," kata Fahd.

Ada pun beberapa isu lainnya yang juga menjadi viral antara lain, Buni Yani, Nusron Wahid, Ahok, Demo 4 November, dan Aksi 212.

Metodologi lain yang digunakan Digitroops adalah menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan pendalaman isu dengan melihat tingkat pengaruh isu terhadap pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. (lpc)