JAKARTA -  Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy soal moratorium ujian nasional (UN). Menurut JK, UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pemerataan pendidikan.

“Usulan moratorium UN itu tidak disetujui tapi diminta kaji ulang,” kata Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (7/12/2016)

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti memaklumi pernyataan JK tersebut, meskipun ia menyayangkannya. Meski demikian, ia tidak merasa heran atau kaget, sebab menurutnya, JK juga turut melahirkan UN sebagai syarat kelulusan.

“Pertama tidak kaget karena JK dari awal yang melahirkan UN ketika saat itu masih era Presiden SBY. Bahkan ketika gugatan di pengadilan menang, tetap tidak ada eksekusi terkait penghapusan UN,” ujarnya ditemui di DPR RI, Jakarta.

Sementara itu, pakar pendidikan, Arif Rachman menganggap ada hal lain dari sikap JK tersebut.

“Mungkin Pak Jusuf Kalla menginginkan adanya evaluasi seperti UN. Menjadikan bahwa memperoleh nilai tinggi dalam UN merupakan prestasi. Itu bagus, tapi apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas yang baik?” ucapnya

Selain itu, Arif juga mengatakan kalau standar nilai terus dinaikkan maka yang terjadi tindak kecurangan dalam UN bisa semakin meningkat. “Saya tidak terkejut kalau Pak JK bertahan ingin supaya UN tetap ada.”(jpnn)