KUALA LUMPUR - Pemerintah Myanmar dituding melakukan pembersihan etnis minoritas muslim Rohingya. Seorang menteri senior Malaysia menyerukan agar keanggotaan Myanmar di ASEAN ditinjau ulang dikarenakan pembersihan etnis tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairy Jamaluddin mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/11/2016), prinsip non-intervensi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam urusan domestik negara-negara anggota, tidak berlaku untuk kekerasan yang menimpa warga Rohingya di Myanmar.

Militer Myanmar tengah melakukan operasi di negara bagian Rakhine dan akibatnya, ribuan warga Rohingya yang tinggal di Rakhine telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh bulan ini.

Warga Rohingya tersebut mengklaim para tentara Myanmar telah melakukan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan warga.

Namun pemerintah Myanmar membantah klaim yang disampaikan warga Rohingya. Disebutkan bahwa militer Myanmar tengah memburu para "teroris" yang berada di belakang serangan ke pos-pos polisi bulan lalu, yang menewaskan 9 polisi Myanmar.

"Untuk ASEAN, kami menuntut agar keanggotaan Myanmar di ASEAN ditinjau ulang," ujar Khairy dalam pertemuan tahunan partai berkuasa Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO).

"Prinsip non-intervensi tidak berlaku ketika terjadi pembersihan etnis berskala besar di sebuah negara anggota ASEAN," imbuh menteri senior Malaysia itu.

"Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah untuk pembebasan warga Rohingya dari ketidakadilan dan dari kehancuran," imbuh Khairy.
(dtc)