BOGOR - Presiden Joko Widodo menjawab permintaan daerah terhadap adanya keputusan resmi terkait moratorium ujian nasional (UN). Menurutnya, moratorium UN akan dibicarakan pada ratas pekan depan.
Menurut Jokowi, dia sudah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait wacana penghapusan UN tersebut.
“Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi tentu saja harus ada ratasnya dulu,” terang Jokowi kepada wartawan usai menghadiri puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Sentul Internasional Convention Centre Bogor, Minggu (27/11).
Dia menambahkan, akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan. “Harus ada rapat terbatas yang nantinya diputuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita kalau diperlukan, dilakukan,” tuturnya. Sebelumnya Menteri Muhadjir mengatakan akan menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya. Pasalnya, UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional.(pjs)
Dia menambahkan, akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan. “Harus ada rapat terbatas yang nantinya diputuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita kalau diperlukan, dilakukan,” tuturnya. Sebelumnya Menteri Muhadjir mengatakan akan menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya. Pasalnya, UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional.(pjs)