5 Berita Kontroversi yang Menyudutkan Islam Selama Ramadhan Tahun Ini

5 Berita Kontroversi yang Menyudutkan Islam Selama Ramadhan Tahun Ini
ilustrasi
Selasa, 05 Juli 2016 22:30 WIB

JAKARTA - Sejatinya bulan Ramadhan bisa memberikan ketenangan hati buat umat Muslim yang menunaikannya. Namun sayang, pada Ramadhan tahun ini umat Muslim di Indonesia justru dibuat gerah dengan beragam kontroversi yang menghiasi pemberitaan media. Di dalamnya menjadikan umat Muslim sebagai obyek permasalahan.

Apa saja kontroversi yang menimbulkan kegaduhan itu? Berikut lima kontroversi yang bikin gerah umat, seperti dilansir dari Republika.co.id, dimulai sejak awal Ramadhan hingga penghujung Ramadhan tahun ini.

1. Wacana Ahok melarang kewajiban bagi setiap siswi muslimah menggunakan jilbab selama Ramadhan

Kegaduhan pertama dimulai dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengeluarkan pernyataan sewaktu hadir di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Sabtu (4/6). Dihadapan 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ahok melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab. Menurut dia, pemakaian kerudung adalah panggilan iman dan sekolah tidak bisa memaksanya.

Ads
Buntut dari pernyataan itu akhirnya menimbulkan beragam protes dari umat Islam. Di antaranya datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menilai proses mewajibkan penggunaan jilbab di masa Ramadhan merupakan hal yang sah-sah saja. Justru dia menyebut nalar yang digunakan oleh Ahok sangat keliru.

Kemudian ada juga protes yang datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mereka meminta Pemerintah Provinsi Jakarta supaya tidak mempersoalkan hal-hal baik.

Wacana dari Ahok ini ternyata mendorong juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan turut bersuara. Menteri Anies menegaskan tidak pernah ada aturan siswi harus mengenakan jilbab di sekolah, sebaliknya juga tidak ada larangan dalam mengenakan jilbab.

2. Razia warung makan Saeni

Belum genap sepekan Ramadhan berjalan, publik di negeri ini dibuat heboh dengan pemberitaan yang ditayangkan di KompasTV. Pemberitaan itu berkaitan dengan razia Satpol PP Pemda Serang, Banten, ke warung milik Ibu Saeni. Video ini menjadi viral sehingga menimbulkan kegaduhan cukup besar.

Bahkan peristiwa razia warung di Banten ini langsung menyedot perhatian Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di negeri ini tak sungkan mendonasikan uang pribadinya sebagai bentuk apresiasi kepada pemilik warung. Ternyata tak hanya Jokowi saja yang menyantuni Saeni, gerakan dari dunia maya juga turut menghimpun dana mencapai Rp176 juta.

Polemik dari razia itu sempat membuat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan langsung memberikan perintah kepada para Kapolda untuk tidak melakukan razia warung makan di bulan Ramadhan.

Dari kegaduhan ini, komentar juga muncul dari Ketua MUI Banten, KH AM Romli. Ia mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP harus menempuh cara-cara yang manusiawi dan persuasif terlebih dahulu. Seperti peringatan atau meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak yang berjualan.

3. Wacana penghapusan Perda Syariah

Buntut dari razia warung makan di Serang Banten ternyata berujung pada munculnya wacana menghapus perda syariah, yang oleh sebagian kalangan disebut perda intoleran. Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan maksud dari "perda intoleran" yang akan dihapus oleh Kemendagri adalah perda yang bernada melarang sesuatu atas dasar perintah agama.

Bahkan anggota Komite I DPD RI Andi Muhammad Iqbal Parewangi menilai penghapusan perda intoleran itu merujuk dengan hadirnya sejumlah perda syariah di beberapa tempat.

Wacana menghapus perda itu ternyata membuat protes dari berbagai kalangan. Mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengatakan ribuan peraturan daerah yang dicabut karena tidak sesuai dengan undang-undang, sebaiknya diumumkan oleh masing-masing pemerintah daerah supaya menjadi perhatian bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan pemerintah pusat harus transparan karena pemerintah daerah (Pemda), DPRD, dan masyarakat ingin mengetahui perda mana saja yang telah dibatalkan.

Tak hanya dari kalangan politisi dan pemerintah saja, wacana penghapusan perda ini membuat perwakilan dari umat Islam langsung bersuara. Seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Dakwah.

4. Motif seperti gambar salib dalam tayangan Ramadhan di TVRI

Polemik lainnya yang sempat menggaduhkan proses ibadah umat Muslim pada Ramadhan tahun ini ternyata datang dari tayangan TVRI.
Informasi ini berawal dari Komisi Informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyayangkan munculnya tayangan program Ramadhan di TVRI yang menampilkan perempuan berjilbab tetapi menggunakan aksen tanda salib di bagian depan busana yang dikenakannya. Ia menilai, program tersebut memang ditujukan untuk memperkenalkan salib.

Masalah ini sempat membuat pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) langsung menjatuhkan sanksi terhadap program acara di TVRI tersebut.

Beruntung, polemik ini tidak berkepanjangan karena pihak TVRI langsung menyampaikan klarifikasi serta menegaskan munculnya busana bertanda salib pada program Sahur Ramadhan, Sabtu (11/6) pukul 03.18 WIB itu merupakan unsur ketidaksengajaan.

5. Pelecehan syariat Islam pada acara Stand Up Comedy

Menjelang berakhirnya Ramadhan, satu lagi kejadian yang membuat umat Islam kembali melayangkan protes. Kali ini protes disampaikan oleh anggota DPR Komisi I, Mahfudz Siddq. Ia mengecam acara stand up comedy di salah satu televisi nasional yang menjadikan aturan Syariat Islam menjadi bahan ledekan salah satu komik.

Anggota DPR Fraksi PKS asal Aceh ini mengingatkan kepada Kompas TV agar jangan bermain-main dengan isu SARA di Aceh. Meskipun itu tayangan dalam program stand-up comedy, tapi pihak produser TV punya kewenangan penuh untuk mengedit atau bahkan menayangkan atau tidak.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menyayangkan seorang komika yang tampil dalam acara stand up comedy justru mengolok-olok penerapan perda syariat Islam di Aceh. Menurutnya, komika tersebut tidak punya selera humor yang mencerdaskan masyarakat Indonesia.***

Editor:ridwan iskandar
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww