Jelang Lebaran, Pengusaha Jadi Sasaran Pemalakan Berbagai Pihak

Jelang Lebaran, Pengusaha Jadi Sasaran Pemalakan Berbagai Pihak
Surat meminta minuman kaleng ke pengusaha yang diteken Sekretaris Camat Pulau Burung. (dok)
Minggu, 26 Juni 2016 16:12 WIB
JAKARTA - Menjelang Lebaran Idul Fitri, para pengusaha selalu menjadi sasaran pemalakan atau pemerasan berbagai pihak dengan beragam alasan. Pemerasan tak jarang dilakukan menggunakan surat, proposal dan selebaran.

Jelang Lebaran tahun ini, surat, selebaran maupun proposal dari organisasi masyarakat (Ormas), para petugas kelurahan, kecamatan dan Satpol PP juga juga dilayangkan ke para pengusaha.

Ormas maupun Satpol PP mempunyai dalih serupa dalam memalak para pengusaha jelang Lebaran ini. Mereka meminta partisipasi uang pengamanan selama lebaran di wilayah setempat.

Deni, pegawai salah satu tempat usaha di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat, mengaku sudah mendapat selebaran buat kasus ini. "Ada surat dari kelurahan minta partisipasi lebaran, saya ngasih duit Rp50 ribu," kata Deni, Sabtu (25/6) kemarin.

Ads
Sedangkan Satpol PP Kota Bekasi, dalihnya juga serupa. Mereka meminta partisipasi pengamanan selama lebaran di wilayah setempat. Hanya saja, Deni mengaku belum memberikan sejumlah uang.

"Orangnya juga belum ke sini, biasanya beberapa hari setelah ngasih surat permintaan partisipasi datang kembali," kata dia.

Adapun ormas yang memalak pengusaha, kata Deni, mereka berseragam loreng warna tertentu. Ormas kepemudaan ini bahkan tak tanggung-tanggung menampilkan nilai kebutuhan untuk melakukan pengamanan selama lebaran.

"Di suratnya kebutuhan pengamanan selama lebaran hingga puluhan juta rupiah. Mulai digunakan untuk konsumsi anggota sampai dengan upah," kata dia.

Meski demikian, dia mengaku belum memberikan sejumlah uang sebagai partisipasi pengamanan lebaran kepada ormas tersebut. Soalnya, kata dia, cukup banyak yang meminta uang dengan dalih partisipasi pengamanan lebaran.

"Heran saja, pengamanan kan tugasnya kepolisian. Ini kok sampai ormas juga yang melakukan pengamanan, kenapa enggak sekalian ikut perang saja," ucapnya.

Hal serupa terjadi di banyak wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi itu, aparat polisi sebenarnya telah bergerak cepat. Seperti dilakukan para polisi di Medan, Sumatera Utara. Polisi mensinyalir banyak proposal permintaan dana didistribusikan di masyarakat Kota Medan. Warga diimbau segera melaporkan tindakan yang mengarah pada premanisme itu.

Imbauan itu disampaikan personel Satuan Sabhara Polresta Medan di sejumlah jalanan di Kota Medan, Selasa (21/6) lalu. Menggunakan mobil ditambah pengeras suara, mereka menyampaikan imbauan sambil berkeliling di kawasan-kawasan usaha atau bisnis di Kota Medan, seperti Jalan Palangkaraya, Jalan Asia, Asia Mega Mas, Jalan Nibung dan Petisah.

Upaya ini dilakukan polisi karena mensinyalir meningkatnya aksi premanisme menjelang Lebaran. "Ini terbukti dengan banyaknya proposal yang beredar menjelang Lebaran ini, dan tak jarang dilakukan dengan paksaan. Jadi kami mengimbau agar para pemilik ruko dan pelaku usaha mewaspadai aksi premanisme yang meresahkan masyarakat menjelang Lebaran ini," kata Kasat Sabhara Polresta Medan Kompol Siswandi.

Warga yang merasa menjadi korban aksi premanisme ini diimbau melapor ke nomor Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polresta Medan pada nomor 085263299194 atau 081376670983. "Jika ada laporan, maka akan kita tindaklanjuti ke lokasi, kemudian mengumpulkan proposal-proposal itu. Jika sudah ada data-datanya diteruskan ke Satreskrim," pungkas Siswandi.

Surat Sekcam

Sementara di Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau, beredar surat dari Kantor Kecamatan Pulau Burung yang meminta THR berupa minuman kaleng ke para pedagang dan pengusaha di Pulau Burung.

Surat yang ditandatangani oleh Sekcam Pulau Burung, Wiwik Sulatmi itu menjadi viral di media sosial facebook.

Kepada GoRiau.com, Wiwik menjelaskan bahwasanya, keputusan menyebarkan surat resmi tersebut bukan hanya keinginan pribadinya, namun setelah dilakukan rapat di kantor kecamatan tersebut.

Ia juga mengakui, bahwa saat menandatangani surat tersebut dirinya tidak memberitahukan kepada sang Camat, karena ketika hari yang dimaksud, ia menuturkan tidak bisa menghubungi Camat Pulau Burung.

''Sebenarnya saya hubungi Pak Camat, namun tidak bisa, hanya dapat balasan sms dari Pak Camat kalau beliau mau naik pesawat pulang dari Jakarta,'' ceritanya.

Setelah itu, ia menceritakan surat pun diedarkan oleh staf di kecamatan, dan belum sampai ada yang memberikan air kaleng, surat tersebut kembali di tarik karena banyaknya protes warga di media sosial.

''Sebenarnya pedagang dan penguasaan di sana tidak ada yang protes, mereka juga malah heran kenapa surat itu diambil lagi,'' lanjutnya.

Setiap tahunnya menjelang lebaran, diceritakan Wiwik, pedagang dan penguasaan di sana memang memberikan air kaleng tanpa di minta, untuk membantu para staff kecamatan yang tidak semuanya adalah PNS.

Karena ingin lebih resmi dan teratur, pada tahun ini, dijelaskannya dibuatlah surat resmi tersebut.

''Saya juga tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya, niat saya menandatangani itu hanya sebatas mau membantu staff. Saya meminta maaf kepada masyarakat atas adanya kejadian ini,'' tukas Wiwik saat dihubungi GoRiau.com melalui sambungan telpon.***
Editor:sanbas
Sumber:merdeka.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww