JAKARTA - Pemerintah menghapus 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Sebanyak 1.765 Perda di antaranya dihapus Kementerian Dalam Negeri. Perda yang dihapus Kemendagri merata di semua provinsi. Alasan penghapusan adalah untuk menyederhanakan aturan, memangkas izin dan meningkatkan investasi atau sering disebut'easy of doing bussiness'.

Sementara itu, selain 1.765 Perda yang dihapus oleh Kemendagri, sisanya dihapus oleh gubernur. Perda yang dihapus oleh gubernur sebagian besar adalah Perda yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan data dari Kemendagri, untuk Provinsi Riau dan kabupaten/kota di Riau ada 53 Perda yang dihapus. Berikut daftarnya:

1. RIAU PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2013

2. RIAU PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN 6 Tahun 2006

3. RIAU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 12 Tahun 2013

4. RIAU RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG 2 Tahun 2011

5. Kab. Bengkalis PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3 Tahun 2008

6. Kab. Bengkalis PAJAK DAERAH 11 Tahun 2011

7. Kab. Indragiri Hilir PENGELOLAAN BARANG MILIK KAB.INDRAGIRI HILIR 18 Tahun 2008

8. Kab. Indragiri Hilir PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9 Tahun 2009

9. Kab. Indragiri Hilir RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK & GAS BUMI 12 Tahun 2015

10. Kab. Indragiri Hilir IJIN GANGGUAN 20 Tahun 2008

11. Kab. Indragiri Hulu SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 2 Tahun 2014

12. Kab. Indragiri Hulu PAJAK DAERAH 2 Tahun 2011

13. Kab. Kampar RETRIBUSI JASA UMUM 7 Tahun 2012 14. Kab. Kampar RETRIBUSI JASA USAHA 8 Tahun 2012

15. Kab. Kampar HIBURAN 7 Tahun 2011

16. Kab. Kuantan Singingi 12 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 13 Tahun 2011

17. Kab. Kuantan Singingi PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 13 Tahun 2011

18. Kab. Kuantan Singingi RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 12 Tahun 2012

19. Kab. Kuantan Singingi RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 5 Tahun 2012

20. Kab. Kuantan Singingi 16 PAJAK HIBURAN 4 Tahun 2011

21. Kab. Pelalawan PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 4 Tahun 2004

22. Kab. Pelalawan IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 14 Tahun 2008

23. Kab. Rokan Hilir PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9 Tahun 2009

24. Kab. Rokan Hilir RETRIBUSI IJIN GANGGUAN 20 Tahun 2011

25. Kab. Rokan Hilir PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2009

26. Kab. Rokan Hilir RETRIBUSI CETAK CAPIL 23 Tahun 2011

27. Kab. Rokan Hilir RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 4 Tahun 2013

28. Kab. Rokan Hilir RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 13 Tahun 2014

29. Kab. Rokan Hilir PAJAK HIBURAN 11 Tahun 2011

30. Kab. Rokan Hilir PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH 6 Tahun 2013

31. Kab. Rokan Hulu PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2010

32. Kab. Rokan Hulu RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 6 Tahun 2011

33. Kab. Rokan Hulu PAJAK DAERAH 1 Tahun 2011

34. Kab. Rokan Hulu RETRIBUSI JASA USAHA 5 Tahun 2011

35. Kab. Siak PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7 Tahun 2011

36. Kab. Siak RETRIBUSI IJIN GANGGUAN 17 Tahun 2010

37. Kab. Siak PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIKABUPATEN SIAK 10 Tahun 2012

38. Kab. Siak RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 20 Tahun 2011

39. Kab. Siak IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR 10 Tahun 2010 40. Kab. Siak IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA BATUBARA 11 Tahun 2010

41. Kab. Siak 37 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN) 6 Tahun 2006

42. Kab. Siak RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 19 Tahun 2011

43. Kab. Siak PAJAK HIBURAN 18 Tahun 2010

44. Kab. Meranti PENGELOLAAN BARANG DAERAH 4 Tahun 2010

45. Kab. Kepulauan Meranti PAJAK DAERAH 10 Tahun 2011

46. Kota Dumai PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5 Tahun 2009

47. Kota Dumai PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2007

48. Kota Dumai PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 13 Tahun 2007

49. Kota Dumai PAJAK HIBURAN 7 Tahun 2011

50. Kota Pekanbaru PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 14 Tahun 2008

51. Kota Pekanbaru RETRIBUSI IZIN TRAYEK 14 Tahun 2012

52. Kota Pekanbaru RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 5 Tahun 2012

53. Kota Pekanbaru PAJAK HIBURAN 5 Tahun 2011.***