Mendagri Ngaku Tak Hapus Perda Syariat, Tapi Cabut Perda Wajib Baca Alquran

Mendagri Ngaku Tak Hapus Perda Syariat, Tapi Cabut Perda Wajib Baca Alquran
(liputan6.com)
Sabtu, 18 Juni 2016 06:58 WIB
BENGKULU - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghapus 3.143 peraturan daerah (Perda), namun mengaku tak termasuk Perda syariat di dalam ribuan Perda yang dihapus tersebut.

Ternyata, Perda Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aturan Wajib Pandai Baca Alquran Bagi Para Calon Siswa SLTA dan Para Calon Pengantin di daerah tersebut termasuk dalam ribuan Perda yang dicabut, karena dianggap mengancam kemajemukan.

Wakil Bupati Bengkulu Tengah Muhammad Sabri mengaku tidak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu aturan hukum di wilayahnya itu dihapus.

"Karena ini aturan pusat, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah saja," ungkap Sabri di Bengkulu, Jumat (17/6/2016).

Ads
Meskipun di wilayahnya saat ini dihuni oleh mayoritas kaum muslim yang jika ditotal jumlahnya lebih dari 90 persen. Tetapi, kata dia, jika aturan yang dianggap mengancam kemajemukan itu harus dicabut, maka harus dihormati.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, kata dia, tetap akan memberlakukan kebijakan wajib baca Alquran bagi calon siswa baru SLTA sederajat yang beragama Islam dan para calon pengantin baru, tetapi tidak terlalu ketat memberlakukannya.

"Dalam aturan perda tertuang kata wajib, sekarang kita ubah menjadi imbauan saja dan tidak mencantumkan kata wajib," lanjut Sabri.

Untuk tetap menjalankan program pandai baca Alquran di daerah ini, jajarannya sudah menggandeng kantor Kementerian Agama Kabupaten yang akan memberikan pelatihan singkat terkait cara membaca kitab suci Alquran.

Setidaknya bagi para calon siswa dan calon pengantin baru bisa memahami dan mengenal kandungan Alquran ketika dia mulai menginjakkan kaki di jenjang pendidikan SLTA dan jenjang rumah tangga bagi para pengantin baru.***
Editor:sanbas
Sumber:liputan6.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww