Home >  Artikel >  Opini

Kejamnya Dunia Pendidikan STIE IBBI terhadap Dosen Tetap

Kejamnya Dunia Pendidikan STIE IBBI terhadap Dosen Tetap
Rabu, 26 Februari 2020 13:33 WIB
MENCERDASKAN kehidupan berbangsa merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah sesuai amanah UUD 1945 sebagai sebuah cita-cita mulia dan tujuan bernegara.Dalam implementasinya institusi-institusi pendidikan baik formal maupun nonformal mendapat peran dalam seluruh sendi kehidupan bernegara baik dalam idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang dibentuk, dibina dan diawasi oleh negara dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai tujuan negara.

Sehingga tujuan negara menjadi tujuan institusi sebagai lembaga dalam melaksanakan operasional pendidikan tersebut. Dengan kata lain bahwa Lembaga pendidikan merupakan kawah candra bagi anak bangsa guna menghasilkan generasi bangsa yang bermartabat bagi masyarakat Indonesia dan dimata dunia Internasional.

Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan baik dari sektor formal dan non formal tersebut mengisaratkan adanya kemampuan serta keahlian khusus bagi tenaga-tenaga pengajar maupun managerial sebagai pengelola lembaga pendidikan, selain tuntutan akan kecintaan terhadap tanah air.

Ads
Komponen peraturan sebagai dasar dan acuan agar dalam pelaksanaan sebuah proses aktivitas organisasi mencapai tujuan. Berdasarkan hirarki peraturan tersusun sebuah norma dan nilai yang menjadi budaya yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran dan ketaatan menjalankan fungsi masing-masing setiap lembaga.

Pemerintah baik eksekutif dan legislatif sebagai regulator yang menghasilkan peraturan juga harus mengawasi seluruh lembaga-lembaga dalam menjalankan fungsinya terhadap regulasi yang telah diciptakan, sehingga seluruh proses berjalan sesuai aturan diseluruh lembaga yang berhubungan langsung atau dibawah koordinasinya.

Guru dan Dosen adalah salah-satu profesi tenaga kerja terdidik dan terlatih yang diperkuat dengan peraturan khusus yaitu Undang Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2014 dan mengaju pada Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan peraturan-peraturan lain guna menjelaskan dan mengatur secara rinci yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut.

Dimana Peraturan tersebut dibuat adalah untuk melindungi pekerja dan setiap lembaga yang mempekerjakan tenaga kerja manusia.
Sehingga diketahui hak dan kewajiban keduanya secara umum guna terciptanya keteraturan dan keteraturan tersebut menjadi budaya sebagai pondasi membangun negara yang beradab khususnya melalui pendidikan untuk menghasilkan generasi bangsa yang beradap pula sehingga keahlian dan keterampilan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Peraturan Perundang-undangan yang diciptakan pemerintah tersebut juga mengisaratkan bahwa negara hadir dalam memastikan adanya kesejahteraan dan perlindungan yang diberikan sebagai bentuk tanggungjawab, sehingga semua berjalan seiring dengan tujuan negara, tujuan lembaga dan kebutuhan pekerja untuk hidup sejahtera.

Dengan adanya kepastian bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan baik serta adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut secara otomatis tercipta seleksi alam" bahwa pekerja dan pemberi kerja yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya akan dengan sendirinya hilang dari perannya.

Akan tetapi tidak sedikit FAKTA dan PERISTIWA tentang banyaknya Guru honorer yang tidak mendapatkan gaji yang sesuai serta dosen yang bermasalah dengan hak-hak nya, saya menceritakan Fakta dan Peristiwa yang saya alami sendiri sebagai seorang tenaga pengajar dengan status Dosen Tetap Yayasan STIE IBBI dengan sebuah harapan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam memastikan adanya pengawasan terhadap kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Tenagakerja dengan seluruh perangkat dibawah jajarannya.

Bahwa saya selama bekerja sejak tahun 2005 sampai dinyatakan adanya PHK sepihak, mendapatkan upah dibawah ketentuan walau sudah diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan STIE IBBI yang saya laporkan kepada Disnakertran Provinsi Sumut Cq. Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Nomor. 020/BEPART/S-P/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diterima dengan stempel Disnakertrans Provinsi Sumut beserta tandatangan tanda terima tanggal 25 Agustus 2016, Saya sebagai pelapor dan STIE IBBI sebagai Terlapor telah diperiksa dan dimintai keterangan yang dituangkan dalam BAP.

Selain itu Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumut telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi STIE IBBI Medan Jl. Sei Deli No. 18 Medan saat itu.

Akan tetapi sejak 2016 sampai 2018 tidak ada hasil dan berjalan ditempat, sehingga disampaikan laporan kedua Tanggal 03 Desember 2018 kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Sumut, Prihal : Keberatan Atas Pengaduan yang Tidak Berjalan yang diterima dengan stempel dan tandaditerima oleh Disnakertrans Provinsi Sumut Nomor 3722 tanggal 4 Desember 2018.

Dan hingga saat ini juga, tidak ada hasil atau upaya dalam menjelaskan duduk perkara terhadap laporan yang saya sampaikan. Dengan alasan ini saya menduga bahwa Adanya kesengajaan pembiaran terhadap laporan saya sebagai tenaga kerja dan hal ini pula merupakan sebuah penyelewengan terhadap hukum tertinggi di republik ini yaitu UUD 1945 dimana "setiap warga negara bersamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan"

Berbeda dengan laporan saya ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan yang juga tidak menghasilkan penyelesaian, akan tetapi Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan mengengluarkan Anjuran kepada STIE IBBI untuk melaksanakan kewajibannya terhadap PHK sepihak yang dilakukan dengan Surat No. 567/7665 DSTKM 2016 tanggal 27 Desember 2016.

Editor : Fatih
Kategori : Opini
www www