JUDUL tulisan ini sangat relevan dengan situasi sekarang, di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilu presiden dan wakil presiden sekaligus Pemilu calon anggota legislatif secara serentak. Para politisi dan tim sukses masing-masing calon sedang sibuk memikirkan strategi jitu meraih dukungan termasuk mendekati para ulama, kampus-kampus dan pondok pesantren.

Dalam rangka mencari dukungan tersebut salah satu strateginya adalah memakai simbol-simbol agama dan aksi-aksi masal keagamaan seperti istighotsah, zikir massal dengan menggunakan ayat-ayat dan hadis.

Tak ada yang salah selagi niatnya murni untuk ibadah walaupun banyak ulama-ulama kontemporer memperdebatkan kemurnian niatnya. Kenapa diperdebatkan, karena ujung-ujungnya menyampaikan kebulatan tekad dukung-mendukung calon tertentu.

Khusus mengenai istighotsah, KH Dr Didin Hafiduddin mengatakan' Istighotsah diadakan hanya pada saat situasi yang sangan darurat dan mengkhawatirkan (perang dengan kekuatan yang tidak seimbang). Oleh sebab itu istighotsah tidak sepatutnya dilakukan untuk suatu kegiatan yang tidak bersifat emergensi (gawat darurat) apalagi berkaitan dengan dukung-mendukung untuk mendapatkan kekuasaan.

Tentang ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan perang, ulama kontemporer yang tidak ada kepentingan dengan politik praktis, dimana ilmunya, ketokohannya diakui serta dihormati dunia mengatakan: bahwa pemakaian ayat-ayat dan hadis, tidak tepat sasaran karena kita bukan perang, bukan dalam keadaan darurat atau gawat.

Kita hanya memilih pemimpin lima tahunan. Seharusnya yang ditonjolkan adalah masalah program yang menyangkut pembangunan termasuk kepemimpinan, keadilan, kejujuran dan ekonomi yang semuanya itu dalam bingkai akhlakul karimah.

Wilayah politik tak bisa disterilkan dari pengaruh agama dan sebaliknya, dimana nilai-nilai agama itulah yang akan mengendalikan aktivitas politik.

Politisi yang berakhlak mulia tidak mungkin akan berdusta, tidak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat kebencian, fitnah, dan sebagainya. Ia yakin segala perbuatan dan janji-janji akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah. Apalagi malaikat selalu mencatat apa-apa yang kita lakukan. Itulah idealnya berpolitik yang merupakan harapan semua anak bangsa.

Namun pengalaman kita beberapa Pemilu lalu antara keinginan dan kenyataan selalu pecah kongsi. Dari pemilu ke pemilu terdapat sekitar 85% beragama islam berasal dari aktifis, ulama, dan tokoh-tokoh islam termasuk kader-kader partai islam.

Aksi politik mereka sama saja dengan aksi partai partai yang berbasis non islam. Nilai-nilai dasar moral dan agama ditinggalkan atau dimanipulasi. Sebelum dilegislatif, penuh keikhlasan, masuk ke Senayan berubah berasas kepentingan (pribadi atau partai).

Kepentingan rakyat hanya klise belaka. Inilah dilema yang dialami aktifis-aktifis islam di parlemen. Akankah mereka berpihak kepada nilai-nilai luhur atau berpihak kepada kepentingan politik yang sering hanya berlaku sesaat dan semu?

Dilema ini nampaknya akan berkepanjangan, mengingat godaan material yang selalu menggiurkan. Tarikan setan selalu menang dari tarikan iman, akibatnya loba dan tamak tak terhindarkan sekaligus rasa malu pun semakin tiada.

Harapan kita agar politisi islam tidak berpura-pura membela rakyat, disamping mereka harus mampu membebaskan diri dari jebakan dilema tersebut. Salah satu usaha kita meminimalisir dilema diatas kita harus cerdas memilih, tidak terjebak pula oleh iming-iming material secuil .

Kepada yang terpilih, ingatlah! Sadarlah, bahwa anda adalah seorang muslim yang selama ini aktif berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam. Tidak ada larangan aktifis islam berpolitik, silahkan, tapi anda tak boleh menyimpang dari sikap dasar yaitu; Asyiddaa’u alal kuffar, Ruhamaa u bainahum. (keras dan tegas terhadap segala bentuk kuffar dan selalu didepan membela kepentingan umat).

Semoga pada Pemilu nanti akan lahir pemimpin-pemimpin berkualitas, berakhlak mulia yang tak mempan oleh jebakan dilema perpolitikan di negeri kita. Wallahu a’lam. ***

Drs H Iqbal Ali, MM adalah Ketua STISIP Persada Bunda 2008-2016 dan Ketua Dewan Pembina IKMR Riau.