JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun jalan Tol Trans Sumatera dinilai sebagai gebrakan dan langkah berani karena rencana ini sebenarnya mulai diwacanakan sejak 2012 tetapi tidak kunjung terwujud oleh beragam hal. Melalui pembangunan infrastruktur ini, pemerintah berharap adanya pertumbuhan ekonomi yang berimbang, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa melainkan juga menyebar ke wilayah lainnya seperti Sumatera.

Mega proyek Trans Sumatera menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.048 kilometer. Pembangunan membutuhkan anggaran hingga 360 triliun rupiah yang mana dananya bersumber dari penyertaan modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara. Adapun BUMN yang ditugaskan untuk membangun proyek ini ialah Jasa Marga, Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya.

Hanya saja, rencana besar Presiden ini mengalami sejumlah kendala di lapangan. Persoalan pembebasan lahan menjadi faktor dominan yang memicu terhambatnya realisasi pembangunan. Hambatan itu menambah persoalan lain yang sudah ada sebelumnya, seperti kondisi geografis Sumatera yang berbukit-bukti serta wilayahnya yang masih lebih luas dibandingkan Jawa. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku kementerian sektoral yang menangani mega proyek ini mengaku bakal kesulitan menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target pemerintah. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan proyek ini belum tuntas pada 2018, seperti yang ditargetkan pemerintah. 

“Mega proyek tersebut baru rampung pada 2024 karena beberapa kendala seperti kondisi geografis Sumatera yang berbukit-bukit serta luasan Sumatera yang jauh melebihi Pulau Jawa,” paparnya beberapa waktu lalu. 

Meskipun Menteri Basuki tidak menyebutkan bahwa pemicu tersendatnya pembangunan lantaran masalah pembebasan lahan. Sebab, sulit dibantah, jika faktor pembebasan lahan menjadi faktor dominan penghambat pembangunan.

Hal itu bisa dilihat dari beragam persoalan yang ditemukan di lapangan yang mana pada Mei lalu sekitar 50 persen lahan yan baru dibebaskan. Beberapa ruas tol masih disibukkan dengan pembebasan lahan. Bahkan, beberapa ruas seperti Medan-Palembang serta Pekanbaru-Lampung baru dikerjakan. Bahkan, khusus untuk dari Aceh baru mulai dibangun paling lambat tahun depan. 

Persoalan lahan tersebut turut menyita perhatian Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman. Dalam masa reses beberapa waktu lalu, senator asal Sumatera Barat ini meninjau lokasi mega proyek tersebut. Dia mengakui persoalan teknis, yakni tentang lahan merupakan masalah yang harus segera diselesaikan.

“Masalah teknis tersebut bisa diselesaikan dengan koordinasi beberapa lembaga Negara seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/Kepala BPN, BUMN dan pemerintah daerah untuk percepatan pembanggunan,” ungkapnya.

Keseriusan Pemda

Hingga kini, beberapa ruas Trans Sumatera mulai dibangun. Itu tak terlepas dari peran pemerinntah daerah Lampung sendiri yang aktif mendorong pembebasan lahan. Hal itu seperti yang terjadi di wilayah desa Sabahbalau dan Lematang, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian lahan di daerah tersebut telah dibebaskan.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang 140,41 km yang sedang dalam tahap pembangunan dan rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Teangah). Pembangunan dilakukan karena peran aktif Pemda untuk membebaskan lahan. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional, Yusuf Wibisono, mengatakan kerja sama Pemprov Lampung dan pelaksana proyek pembangunan jalan tol, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menjadi kunci tepat waktunya pengerjaan trans- Sumatera Lampung.

“Ini karena Pemprov Lampung melaksanakan pembebasan lahan untuk jalan tol sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini artinya sosialisasi berjalan dengan baik,” kata Yusuf saat dihubungi, Selasa (14/6). 

Menurut Yusuf, Pemprov Lampung sangat berkepentingan dengan keberadaan jalan tol. Selain akan meningkatkan perekonomian daerah, juga untuk mempermudah distribusi produk pertanian Lampung.

“Jalan tol akan membuat Pemprov Lampung menjadi kawasan pertumbuhan baru yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris tim percepatan pengadaan lahan tol, Zainal Abidin, mengatakan dokumen perencanaan pembangunan jalan tol trans-Sumatera (JTTS) tahap II ruas Terbanggibesar-Kayuagung telah rampung. “Sudah selesai. Untuk tindak lanjut penetapan lokasi, akan disahkan dengan SK gubernur,” kata Zainal. ers/E-10