JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan, 60 hingga 70 persen waktu kerja para abdi negara habis untuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPj).

“Mungkin 60-70 persen birokrasi kita ini setiap hari ngurusin SPj,” kata Jokowi dalam acara Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016, dilansir dari setkab.go.id.

Presiden bahkan heran mengapa pegawai negeri sipil (PNS) sampai menghabiskan waktu cukup banyak untuk mengurus SPj.

“Isinya apa? Nggak ngerti saya. Biasanya, kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kuitansi, gambar-gambar, dan foto-foto gitu,” kata mantan Walikota Solo ini.

Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menyiapkan laporan yang sederhana, tetapi tetap berorientasi pada hasil. Tujuannya untuk lebih gampang mengecek SPj dan mengawasinya.

“Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPj-SPj,” kata dia.

Jokowi khawatir pegawai pemerintah yang terlalu fokus mengurus SPJ akan kehilangan waktu menyelesaikan tugas embannya. Sebut saja guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar-mengajar (KBM) dan lebih memusatkan perhatian pada SPj.

“Tapi, sekarang orang takut semua yang namanya SPJ,” kata dia seraya mengakui perubahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ini bukan hal yang mudah.***