PANDEGLANG - Presiden Joko Widodo menegaskan mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menunda Dana Alokasi Umum (DAU) Rp19,4 triliun untuk 169 daerah. Alasannya, banyak APBD parkir di bank.

Saat kunjungan kerja di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (11/9/2016), Jokowi miris dengan besarnya dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) yang disimpan di bank. Jumlahnya tak kurang dari Rp224 triliun. "Mau tahu enggak, ada Rp224 triliun uang APBD mengendap di bank," kata Presiden Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, APBD seharusnya dimanfaatkan, bukan malah disimpan di bank. Apabila dimanfaatkan untuk pembangunan, maka perekonomian daerah juga mmuncul.

Selanjutnya, Jokowi mendukung langkah Menkeu Ani, sapaan akrab Sri Mulyani untuk menahan DAU sebesar Rp19,4 triliun. Dengan tertundanya DAU, Jokowi yakin tidak banyak dampaknya. "Jadi sebetulnya dari angka Rp224 triliun, kalau hanya direm Rp19 triliun. Uang yang di bank masih banyak," katanya.

Penghematan anggaran DAU sebesar Rp19,4 triliun yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah itu adalah dalam rangka mendorong uang yang ada di daerah itu bisa dikeluarkan.

"Agar ekonomi bisa bergerak, proyek-proyek, program-program yang ada di daerah juga harus segera direalisasikan, sehingga serapan anggaran bisa banyak," katanya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU tahun ini sebesar Rp19,4 triliun, yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah. Kebijakan ini dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua tahun ini.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Agustus 2016.***