JAKARTA – Majalah Tempo membongkar aliran dana pengembang reklamasi ke relawan Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Teman Ahok. Laporan investigasi Tempo diberi judul “Duit Reklamasi untuk Teman-Teman Ahok.”


Dalam laporan tersebut, dijelaskan jika proposal permintaan dana ke pengembang reklamasi senilai Rp 30 miliar dibuat sebelum relawan Teman Ahok terbentuk. Proposal itu berisi biaya operasional relawan Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP.

Aliran dana Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi ke Teman Ahok pertama kali disampaikan politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang dalam kerja di gedung DPR RI dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu pekan lalu.

“Kami mendapat info, ada dana pengembang reklamasi Rp 30 miliar untuk Teman Ahok melalui Sunny dan Cyrus. Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan pada Sunny atau Cyrus,” ujar Junimart Girsang.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan Junimart dengan menyatakan KPK akan menerbitkan surat penyelidikan perkara itu. “Kelihatannya ada yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama,” ujar Agus.

Teman Ahok adalah relawan penyokong Basuki Tjahaja Purnama untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.

Sunny Tanuwidjaja merupakan anggota staf khusus Ahok. Namun, setelah beberapa kali diperiksa KPK, Ahok menyebut Tanuwidjaja sebagai anak magang.

Sedangkan Cyrus yang disebut Junimart adalah lembaga konsultan politik yang dipimpin Hasan Nasbi.

Hasan awalnya menjadi penopang pendanaan Teman Ahok. Kantornya di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, berdampingan dengan sekretariat kelompok itu. Sebagian besar aktivis Teman Ahok pun berasal dari Cyrus. Hasan tidak membantah menggagas dan mendanai tahap awal Teman Ahok. “Kalau itu, gue akui,” ujarnya.

Kepada wartawan setelah rapat dengar Komisi III DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, pihaknya sudah mendapatkan informasi soal aliran dana itu, jadi tinggal memperdalam saja.

Dari sejumlah sumber informasi, KPK telah meminta keterangan Andreas Bertoni, bekas Managing Director Cyrus Network Public Affairs, pada 15 April lalu. Atas prakarsa teman dekatnya, Miftah Sabri, Andreas bersedia dimintai keterangan oleh tiga penyelidik KPK. Miftah mengenal satu dari tiga penyelidik itu.

Semula pertemuan digelar di restoran Marco Padang Peranakan di lantai lima pusat belanja Pacific Place, Sudirman, Jakarta. Karena tempatnya terlalu ramai dan terbuka, mereka pindah ke kafe Potato Head di lantai dasar mal tersebut.

Selama dua jam, sejak pukul 13.00, Andreas membeberkan kesaksiannya tentang aliran dana untuk Teman Ahok yang disalurkan melalui Cyrus.

Ia menyebutkan dana itu cair atas usaha Sunny, antara lain berasal dari dua perusahaan pengembang reklamasi, yakni PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group.

Kepada penyelidik, Andreas mengaku hanya mengetahui dua kali pencairan dana dari pengembang reklamasi, yakni Rp 1,3 miliar dari Agung Podomoro pada 14 April 2015 dan Rp 7 miliar dari Agung Sedayu pada 19 Agustus 2015.

Duit itu disebutkan sebagai bagian dari realisasi proposal pendirian Teman Ahok, yang disepakati dalam rapat antara Sunny dan sejumlah petinggi Cyrus di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, awal April 2015.

Andreas bergabung dengan Cyrus pada Oktober 2014 sebagai managing director. Dengan posisi ini, Andreas memiliki akses ke klien dan pendanaan. Setahun kemudian, ia keluar dari kantor itu. Hasan Nasbi mengatakan memecatnya karena dia menyetujui dan menarik sendiri dana Cyrus yang nilainya sekitar Rp 300 juta. “Buat gua, itu udah maling,” ujar Hasan.

Pada awal bekerja, Andreas langsung terlibat dalam usaha Cyrus membentengi Gubernur Basuki yang baru naik posisi setelah Joko Widodo menjadi presiden.

Sang Gubernur dalam posisi diserang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara politis. Hubungan eksekutif dan DPRD Jakarta tidak harmonis karena Basuki menemukan pos yang disebutnya “anggaran siluman” dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepada penyelidik KPK, Andreas mengatakan bersama Hasan dan Sunny kerap bertemu dengan Basuki di Balai Kota. Tujuannya adalah menggagas dukungan publik buat Basuki. Soal pendanaan, menurut dia, Basuki meminta Hasan berkoordinasi dengan Sunny.

Hasan kemudian meminta Andreas membuat proposal Teman Ahok untuk diserahkan ke Sunny. Proposal ini juga bagian dari upaya menyiapkan Basuki sebagai calon independen 2017. “Target dukungannya satu juta KTP,” ujar Andreas.

Proposal yang dibuat pada Desember 2014 itu mencantumkan biaya pengumpulan kartu tanda penduduk warga Jakarta sebesar Rp 10,2 miliar. Ini meliputi sewa 15 gerai di mal dan 300 posko relawan.

Sedangkan biaya konsultan mencapai Rp 14 miliar. Pada Maret 2015, Teman Ahok mulai dibentuk. Untuk operasional awal, menurut Andreas, Sunny menyerahkan sumbangan konglomerat yang dekat dengannya sebesar Rp 700 juta.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan kabar bahwa anak buahnya meminta keterangan Andreas di Pacific Place. Ia juga mengakui adanya keterangan Andreas menyangkut aliran dana pengembang untuk Teman Ahok melalui Cyrus.

“Saya tahu peristiwa itu dan memang benar,” katanya. Wakil Ketua KPK yang lain, Basaria Panjaitan, menambahkan, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa untuk penelusuran aliran dana ini. “Diperiksa di luar,” ujarnya.

Miftah juga membenarkan, ia bertemu dengan Andreas dan penyelidik KPK di Pacific Place. Ia mengaku tidak tahu isi pembicaraan Andreas dengan petugas KPK karena berpisah dengan mereka di Marco.

“Mereka bertemu di tempat lain. Aku pun lanjut urusan lain,” katanya.

Andreas tidak menyangkal pernah dimintai keterangan oleh KPK di Pacific Place. Dua kali ditemui Tempo, ia meminta semua penjelasannya tidak dikutip. “Itu tanya saja ke KPK,” ujarnya.

Andreas juga tak mau menanggapi pernyataan Hasan yang menuduhnya menggelapkan dana Cyrus.

Sunny menyangkal tudingan sebagai perantara aliran dana pengembang ke Teman Ahok melalui Cyrus. “Enggak, enggak ada itu,” katanya. Hasan juga membantah tudingan ini. “Gua capek mengklarifikasi gosip,” ujarnya.

Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastono, mengatakan pendanaan organisasi relawan itu murni dari penjualan kaus dan merchandise.

Menurut dia, kegiatan itu sudah menghasilkan Rp 2,5 miliar. Basuki mengatakan tak tahu-menahu soal aliran dana untuk Teman Ahok dari pengembang. Ia mengaku kerap bertemu dengan Sunny dan Hasan, tapi tak pernah membahas soal pembentukan Teman Ahok.

Informasi tentang aliran dana ke Teman Ahok ini menjadi petunjuk baru bagi KPK dalam pengembangan kasus suap rancangan peraturan daerah reklamasi.

Dalam kasus ini, Komisi sudah menetapkan tiga tersangka: Mohamad Sanusi, politikus Gerindra dan anggota DPRD DKI Jakarta; Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, sebagai pengembang reklamasi; dan Trinanda Prihantoro, anak buah Ariesman. Dalam waktu dekat, kasus ini akan diajukan ke pengadilan.

Sejumlah informasi menyebutkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menelusuri lalu lintas rekening Sunny. Di situ terlihat jejak mencurigakan dari Podomoro Land dan Agung Sedayu Group.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan untuk menelusuri rekening orang-orang dekat Basuki. “Sudah dijawab dan diserahkan ke KPK,” ujarnya.

Agus Rahardjo membenarkan kabar bahwa lembaganya akan mengembangkan kasus ini pada keterlibatan penyelenggara negara. Semua temuan, termasuk aliran dana ke Teman Ahok, sedang dipelajari.

“Kami prioritaskan kasus suapnya untuk segera ke pengadilan. Baru setelah itu mengeluarkan penyelidikan baru,” tandas Agus.


Teman Ahok Ngaku hanya Terima Rp 5 Miliar

Relawan Teman Ahok menolak tudingan menerima aliran dana sebesar Rp 30 miliar dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastomo mengatakan, kalau ada uang panas sebesar Rp 30 miliar, maka dia tidak lagi mengendarai sepeda motor dalam beraktivitas sehari-hari.

“Kalau dapat Rp 30 miliar kami tidak naik motor, kami beli satu gerbong kereta. Kami tidak mungkin lah begitu (terima suap),” ujarnya di sela penghitungan satu juta KTP dukungan untuk Ahok di markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta, Minggu (19/6).

Meski begitu, Singgih mengaku memang ada dana sumbangan yang diterima Teman Ahok sebesar Rp 5 miliar. Namun, dia memastikan bahwa sumbangan itu berasal dari relawan.

“Ini sumbangan dari teman-teman semuanya, total sumbangan Rp 5 miliar. Jangan pernah fitnah kami. Kami marah dengan fitnah yang dilayangkan,” jelasnya.
(tempo/one/pojoksatu)