JAKARTA - Bank Dunia menghibahkan US$ 22 juta atau setara Rp297 miliar (asumsi US$ 1 = Rp 13.500) kepada Indonesia untuk memperkuat pengelolaan hutan tropis, pengentasan kemiskinan masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada hutan dan menekan kerusakan lingkungan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki area hutan tropis terbesar ketiga di dunia.

Badan Pembangunan Internasional Denmark, DANIDA, memberikan kontribusi senilai 40 juta Kroner ($5 juta) ke total hibah yang dibiayai oleh inisiatif global bernama Forest Investment Program (FIP), atau Program Investasi Hutan. Hibah ini ditujukan untuk membantu Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena berpotensi memperkuat tata kelola hutan, memperbaiki penggunaan aset sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi kemiskinan di antara 32 juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan. KPH berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Saat ini implementasi program KPH terhambat oleh peraturan yang tumpang tindih, kapasitas terbatas di beberapa tingkat, kurangnya investasi dan pembiayaan, serta informasi yang tidak konsisten.

Program baru ini bertujuan mendukung KPH dengan memperkuat keahlian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pemegang izin pengelolaan hutan dan mempererat kemitraan di antara mereka. Program ini juga bertujuan mengatasi keterbatasan regulasi dan peraturan yang selama ini mempengaruhi kinerja KPH.

"Masyarakat yang hidup dekat hutan sangat bergantung pada kawasan hutan untuk mata pencaharian dan mereka termasuk yang paling miskin di Indonesia. Program Investasi Hutan menawarkan kesempatan untuk memperbaiki penghasilan mereka melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Dukungan ini merupakan bukti nyata kami terhadap Indonesia terkait penguatan manajemen," ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakian Bank Dunia untuk Indonesia dalam siaran pers, Minggu (29/5/2016).

Selain penguatan keahlian, program ini akan bekerja sama dengan 10 KPH yang diharapkan mampu menerapkan pengelolaan hutan dan investasi berkelanjutan.

Program ini juga akan mendukung pembentukan sistem informasi guna memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pikiran dan belajar dari keberhasilan mereka.

"Implementasi program KPH yang efektif memerlukan sistem pembagian informasi yang kuat. Selain itu juga diperlukan informasi terkait penggunaan lahan dan luas lahan, perizinan, dan juga pendekatan untuk memperkuat tata kelola hutan. Proyek ini mendukung pembentukan sebuah platform untuk pertukaran pengetahuan di antara KPH, agar mereka dapat menindaklanjuti praktik terbaik di lapangan," kata Diji Chandrasekharan Behr, Ekonom Senior Bank Dunia untuk Sumber Daya Alam.

Proyek ini dipersiapkan dengan koordinasi yang baik antara dua proyek FIP lainnya yang didanai IFC (International Finance Corporation), Bank Pembangunan Asia (ADB), serta organisasi multilateral lainnya. ***